Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Izinkan Para Menterinya Berdebat di Ruang Publik

Kompas.com - 09/03/2016, 15:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo didorong untuk memberikan keleluasaan kepada para menterinya untuk memperdebatkan ide secara terbuka di ruang publik. Hal ini dinilai sebagai upaya mewujudkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan bukan sebagai sumber kegaduhan.

"Yang gaduh itu kalau sudah diputuskan tapi masih berdebat," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2016).

Ray menuturkan, perdebatan soal ide di ruang publik harus dilakukan khususnya untuk mengambil keputusan yang berlaku panjang dan berdampak besar bagi masyarakat.

Selain agar transparan, perdebatan mengenai ide dinilai juga akan memicu respons masyarakat yang berguna sebagai bahan pertimbangan saat Jokowi akan mengambil keputusan.

Namun demikian, Ray menegaskan bahwa perdebatan antar-menteri harus fokus pada substansi dan tidak menjatuhkan dengan isu personal. Berdebat dengan menyinggung isu personal dianggapnya sebagai salah satu hal yang dapat memicu kegaduhan.

"Berdebat selama belum ada keputusan tidak apa-apa, perlu. Supaya ada kontrol masyarakat, jangan keputusan diambil diam-diam dan berdampak besar seperti pengelolaan Freeport," ujar Ray.

Presiden Jokowi berulang kali meminta para menterinya tidak berdebat di luar ruang rapat. Meski di sisi lain perdebatan itu ia anggap sebagai dinamika yang wajar.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan bahwa Jokowi marah karena masih ada menterinya yang berdebat di ruang publik. Perdebatan semacam itu dianggap membuat suasana gaduh.

Beberapa perdebatan muncul dalam proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangkit listrik 35.000 MW, pengelolaan Blok Masela dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com