Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Perlu Sikap Kolektif untuk Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 08/03/2016, 08:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berakhir, Senin (7/3/2016).

KTT itu menghasilkan dua dokumen pernyataan sikap terkait situasi yang terjadi di Palestina saat ini.

Dokumen pertama berupa resolusi yang menegaskan komitmen OKI dalam mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Dokumen kedua berupa Deklarasi Jakarta yang memuat langkah konkret guna mendorong terwujudnya perdamaian dalam konflik Palestina-Israel.

Menurut anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, tanpa langkah yang lebih konkret, dua dokumen yang dihasilkan KTT LB OKI ini tak akan memiliki kekuatan apapun.

Diperlukan sikap kolektif sebagai sebuah keluarga di antara negara-negara muslim di dunia untuk mendukung perjuangan Palestina.

"Ironisnya, selama ini jangankan membantu kemerdekaan Palestina, antar-negara OKI justru kerap terlibat ketegangan satu sama lain, seperti manuver Arab Saudi dan Iran di Suriah," kata Tantowi, dalam keterangannya, Selasa (8/3/2016).

Politisi Partai Golkar itu, mengatakan, ada beberapa langkah konkret yang sebenarnya dapat dilakukan, seperti meningkatkan hasil kesepakatan KTT LB dari status deklarasi menjadi resolusi.

Ia menilai, selama ini sudah berulangkali deklarasi dihasilkan, namun tak ada perubahan yang dihasilkan.

Selanjutnya, seluruh negara OKI perlu membentuk semacam Palestine Caucus di PBB yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, posisi tawar Palestina di PBB lebih kuat.

"Negara-negara OKI juga harus membentuk semacam Palestine Fund untuk mendukung pembangunan Palestina. Dengan kapasitas sebagian negara OKI yang secara ekonomi menonjol, seperti UEA, Qatar, Saudi, Iran, Bahrain, tentu tak sulit membangun Palestina," ujar dia.

Berikutnya, negara-negara OKI juga perlu memberikan tekanan yang lebih besar kepada Israel agar keluar dari Palestina.

Sejauh ini, kata Tantowi, masih ada negara-negara OKI yang belum satu suara, bahkan bekerja sama dengan Israel.

"Hal tersebut semakin kuat setelah PM Israel, Benjamin Netanyahu pada 2014 lalu mengklaim banyak negara Timur Tengah yang pro-Israel, baik secara terbuka maupun tidak," kata dia.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara KTT LB dan negara penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya mengambil peran yang lebih sentral.

Indonesia dapat menjadi pemimpin OKI dalam melakukan lobi kemerdekaan Palestina di PBB, meskipun akan cukup sulit dilakukan.

"Selama Indonesia selalu bersikap netral dalam politik luar negerinya, maka sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan peran lebih dari yang sekarang kita mainkan," ujar Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com