Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari Dana untuk Rio dengan Potong Gaji, Menpora Dianggap Tak Kreatif

Kompas.com - 03/03/2016, 18:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menilai, banyak cara yang dapat ditempuh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi untuk membantu pebalap Rio Haryanto tanpa harus memotong gajinya atau gaji PNS Kemenpora.

Menurut Dadang, usulan pemotongan gaji tersebut tidak kreatif dan hanya akan membebani kehidupan PNS jika direalisasikan.

"(Dia) tidak kreatif dan inovatif," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (3/3/2016).

Sebagai atlet, Rio semestinya dapat didapuk sebagai duta untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. (baca: Menpora Relakan Gaji demi Dukung Rio Haryanto)

Sekretaris Fraksi Hanura itu meminta, agar Imam berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk membantu pendanaan Rio dalam berlaga di F1. (baca: Menpora Usulkan Potong 50% Gaji Pegawai)

"Mereka punya anggaran promosi sekitar Rp 3 triliun. Itu bisa dimanfaatkan dari anggaran promosi sebagai duta pariwisata, daripada melakukan pemotongan yang jadi polemik," kata dia.

Cara lain, Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu dapat menggandeng investor untuk menggelontorkan dana CSR yang mereka miliki. Guna memuluskan langkah tersebut, menurut dia, Imam dapat berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo guna membantunya.

"Presiden dengan segala wewenangnya bisa lah kumpulin pengusaha, tolong lah bantu," ujarnya.

Untuk tampil pada ajang F1, Rio harus membayar 15 juta euro (sekitar Rp 225 miliar) kepada tim Manor.

Rio sudah membayar sekitar Rp 75 miliar yang hanya bersumber dari Pertamina sebagai sponsor dan dana sendiri. Masih kurang Rp 150 miliar yang harus dibayarkan pada Mei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com