Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Anggota Bebas dari Narkoba, Fraksi PKS Gelar Tes Urine

Kompas.com - 29/02/2016, 14:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan tes urine untuk memastikan anggotanya bebas dari penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Tes urine ini dilakukan F-PKS bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

"F-PKS ingin mulai dari diri sendiri. Ini keseriusan agar Indonesia bebas narkoba karena bagaimana mungkin kita teriak-teriak kalau tidak mulai dari diri sendiri," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini, seusai menjalani tes urine, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Total ada 40 anggota DPR F-PKS dan 24 tenaga ahli yang menjalani tes urine.

Jazuli juga mengimbau agar sembilan fraksi lainnya yang ada di DPR untuk melakukan tes serupa.

Jika perlu, Jazuli meminta pimpinan DPR untuk menggelar tes urine sehingga semua anggota bisa ikut di dalamnya.

"PKS siap pelopori DPR bebas narkoba," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Jazuli membantah bahwa tes urine bentuk reaktif atas tertangkapnya anggota DPR asal Fraksi PPP Ivan Haz dalam operasi narkoba yang digelar Kostrad beberapa waktu lalu.

Menurut dia, PKS memang rutin melakukan tes urine. Selama periode 2014-2019 ini saja, PKS sudah tiga kali melakukannya.

"Kami tidak ingin orang bilang cari popularitas karena ini sudah tiga kali dan rutin," kata dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Lingkungan Kerja BNN Nining Sulastri yang memimpin tes urine tersebut mengatakan, sejauh ini baru Fraksi PKS yang mengajak kerja sama untuk tes ini.

Hasil tes ini akan diketahui pada Selasa (1/3/2016) besok.

"Nanti disampaikan ke pimpinan, termasuk ke pimpinan kami," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com