Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Akui Larang Pelantikan Organisasi Sayap Kosgoro

Kompas.com - 16/02/2016, 18:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Riau, Yorrys Raweyai, menegaskan, kantor DPP Partai Golkar harus steril dari kegiatan apa pun menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional.

Ia mengakui beberapa waktu lalu sempat melarang kegiatan Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 yang akan diselenggarakan di DPP.

Kosgoro 1957 sebelumnya berencana melantik empat ketua umum organisasi sayap ormas tersebut. Keempat organisasi itu ialah Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957, Barisan Muda Kosgoro 1957, dan Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957.

(Baca: Agung Laksono: Ada Cara-cara Preman Ingin Gagalkan Pelantikan Pimpinan Organisasi Sayap Kosgoro)

"Bukan saya tolak, tetapi memang harus steril. Mahyudin juga waktu itu buat apa itu saya tidak perbolehkan," kata Yorrys di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Menurut Yorrys, instruksi itu sudah diberikan kepada pengurus kantor DPP Partai Golkar, jauh sebelum Kosgoro hendak menyelenggarakan kegiatan.

Ia khawatir, kegiatan yang diselenggarakan Kosgoro akan mengganggu rencana penyelenggaraan munas yang bertujuan untuk merekonsiliasi konflik internal Golkar.

"Jauh hari Aziz Syamsuddin juga datang ke saya untuk meminta DPP dipakai untuk pelantikan. Tetapi, saya tegaskan DPP harus steril, apalagi Kosgoro lagi bermasalah," ujarnya.

(Baca: Kantor DPP Golkar Dikunci, Pelantikan Pengurus Kosgoro Batal)

Untuk diketahui, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono sebelumnya melaporkan Aziz Syamsuddin ke Bareskrim Polri. Hal itu menyusul langkah Aziz yang menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 di Bali beberapa waktu lalu.

Dalam penyelenggaraan mubeslub yang diikuti 29 pengurus daerah kolektif (PDK) Kosgoro 1957 itu, Aziz terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com