Panja Kasus Setya Novanto Dikhawatirkan Pengaruhi Kinerja Kejagung

Namun, keberadaan panja tersebut dianggap akan memengaruhi proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus itu.

"Dikatakan memengaruhi, karena Komisi III dan Kejagung pada waktu yang sama akan selalu terlibat dalam rapat kerja rutin di DPR," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2016).

(Baca: Komisi III Resmi Bentuk Panja Kasus Setya Novanto)

Ia mempertanyakan objektivitas dan transparansi Komisi III dalam membongkar kasus tersebut. 

"Belum lagi jika pengusutan panja nanti menemukan anggota DPR lain juga ikut ambil bagian dalam pemufakatan jahat Freeport? Apa jaminan DPR agar independensi Panja terjaga?" ujarnya.

Lucius khawatir, kemitraan yang telah dibangun antara Komisi III dengan Kejagung akan rusak dengan keberadaan panja ini.

(Baca: Ruhut: Komisi III Bela Setya Novanto)

Sebab, ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memengaruhi upaya pengusutan yang sedang dilakukan kejaksaan.

Intervensi

Sebelumnya, saat wacana pembentukan panja Novanto bergulir, Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan keberatan.

Menurut dia, pembentukan panja ini bisa menimbulkan kesan bahwa DPR mengintervensi penegakan hukum, mengingat Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan pemufakatan jahat ini.

(Baca: Jaksa Agung Nilai Panja Kasus Novanto Kesankan Intervensi DPR atas Penegakan Hukum)

"Saya khawatir nanti justru dengan adanya catatan seperti itu akan membentuk panja dan sebagainya bisa lembaga yang terhormat (DPR) ini dianggap mengintervensi penegakan hukum," kata Prasetyo usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016) malam.

Prasetyo mengatakan, proses politik keterlibatan Novanto yang meminta saham PT Freeport ini sudah selesai di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kini, giliran kejaksaan yang mengusut kasus ini berdasarkan proses hukum. Penegakan hukum, kata dia, harus dijaga dan berjalan sesuai dengan jalurnya sendiri.