Fahri Hamzah: Saya Minta Jokowi Insaf dan Kembali ke Cita-citanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menagih janji Presiden Joko Widodo untuk membangun kawasan Indonesia timur. Menurut dia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sama sekali tidak mencerminkan janji tersebut.

"Indonesia timur agak terluka dengan proyek kereta cepat ini. Ada penyimpangan substantif dari cita-cita kesejahteraan sejak awal," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik, Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016)

"Saya meminta Jokowi agar insaf dan kembali ke cita-citanya," kata Fahri.

Menurut Fahri, daerah di kawasan Indonesia timur saat ini masih sangat minim infrastruktur. Masih banyak jalan yang rusak, sungai yang tidak memiliki jembatan, dan sarana transportasi umum yang minim. (Baca: Sikap Jonan soal KA Cepat Diapresiasi)

Sementara itu, Jakarta-Bandung, kata dia, sudah memiliki infrastruktur yang baik. Sarana transportasinya juga lengkap, mulai bus dan travel yang bisa melalui jalan tol, kereta api biasa, hingga pesawat terbang.

"Kalau mau membangun transportasi kereta api, fokuslah ke proyek kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Fahri membantah jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah murni bisnis. Sebab, proyek ini akan dibangun dengan melibatkan badan usaha milik negara. (Baca: Soal Kereta Cepat, Fadli Zon Sebut Jokowi Tabrak Aturan)

"Terlebih dalam APBN 2015 terdapat penyertaan modal negara dalam BUMN yang nilainya lebih dari Rp 60 Triliun. Jumlah ini secara kasatmata adalah berasal dari APBN, dari pajak rakyat, dan mengandung amanah rakyat," ucapnya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).

Kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). (Baca: Rini Akui Indonesia Punya Pengalaman Buruk dengan China)

Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN untuk membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.

Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.