Kompas.com - 02/02/2016, 16:09 WIB
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAMenteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait langkah Kementerian Perhubungan yang belum memberikan izin pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Agus menilai, Jonan berpotensi dicopot oleh Presiden Joko Widodo karena menghambat proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Sebab, Presiden Jokowi sendiri sudah meresmikan pembangunan proyek ini. Namun, Jonan mengaku tidak takut dengan risiko pencopotan tersebut. (Baca: Jonan Berikan Hak Eksklusif untuk Kereta Cepat)

"Saya tanya sama dia (Jonan), kalau diganti gimana? Dia jawab, 'Ya namanya dipecat ya sudah biarin saja'," kata Agus dalam diskusi publik Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Agus mengapresiasi sikap Jonan yang tetap berpegang teguh untuk menegakkan aturan mengenai pemberian izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. (Baca: Wapres Akui Para Menteri Beda Pendapat soal Kereta Cepat)

Dia berharap Jonan tetap konsisten tak memberikan izin hingga PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai pemegang proyek memiliki izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

"Pintu terakhir jalan atau tidaknya kereta cepat ini ada di Menhub," ucap Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenhub tidak akan mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bila PT KCIC belum memiliki izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum. (Baca: Belum Ada Izin Usaha Kereta Cepat, Kemenhub Tidak Keluarkan Izin Pembangunan)

Syarat tersebut di antaranya sudah memiliki izin trase, badan usaha sudah ditetapkan badan usaha penyelenggara prasarana kereta api, rancangan teknis, dan perjanjian penyelenggaraan prasana kereta (konsesi).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

Nasional
Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Nasional
UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

Nasional
Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In Hingga Pukul 21.00

Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In Hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas Terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.