Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Dalam Ingatan: Runtuhnya Ambisi Kekuasaan Bapak Pembangunan

Kompas.com - 28/01/2016, 11:07 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di antara beberapa tokoh yang pernah memimpin bangsa Indonesia, mungkin figur Presiden Soeharto-lah yang paling memiliki keunikan tersendiri.

Bagaikan dua sisi mata uang, dia disegani sekaligus dikagumi. Di sisi lain, ada juga yang tidak menyukai dan cenderung membenci.

Meski demikian, hingga saat ini, Soeharto masih lekat dengan julukan Bapak Pembangunan. Dia dianggap berhasil membangun Indonesia dari segi infrastruktur. Pasca menduduki kursi presiden, berbagai kebijakan dia ciptakan agar roda pembangunan terus berjalan.

Konsep pembangunan Soeharto dilandaskan pada stabilitas dan kekuasaan yang kuat. Dengan begitu program pembangunan lima tahun terus dicanangkan.

Visi pembangunan

Seorang karyawan swasta, Marlon Hutajulu (32), mengenang Soeharto sebagai seorang perencana yang baik dalam pembangunan.

"Terlepas apapun hasilnya, paling tidak sebagai pemimpin telah membuktikan bahwa beliau memiliki visi dalam membangun Indonesia," ujar Marlon ketika diwawancarai Kompas.com di Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Menurut Marlon, Presiden Soeharto mempunyai gaya kepemimpinan yang khas. Dia mengatur negara seperti memimpin sebuah perusahaan, menciptakan keteraturan dalam satu komando, kemudian berdampak pada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

(Baca: Senja Kala dan Setetes Air Mata Soeharto...)

Namun, ambisi untuk menjadi orang paling kuat selama 32 tahun justru membuatnya jatuh dari kursi kekuasaan.

"Saya termasuk orang yang hanya menonton televisi saat beliau mundur dari jabatannya sebagai Presiden akibat tuntutan masyarakat dan mahasiswa. Namun demikian, Presiden Soeharto tetaplah salah satu tokoh besar Indonesia," ujar Marlon.

Ambisius

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Jessy (25), seorang jurnalis dari salah satu majalah di Jakarta.

Dia melihat Soeharto begitu melekat dengan program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), tingkat pengangguran yang rendah, swasembada pangan dan perannya dalam penumpasan G30S/PKI yang berusaha mengambil alih kedaulatan negara.

"Sebagai orang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga militer dan hanya menyaksikan separuh waktu dari keseluruhan masa orde baru, sebenarnya saya tidak punya kesan mendalam terhadap Soeharto. Yang saya tahu hanya itu," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (27/1/2016).

Layaknya anak-anak pada umumnya, ia mengaku bukan tipe yang sadar secara sosial dan politik. Hal tersebut terus berjalan hingga masuk dalam lingkungan universitas.

Dunia kampus mulai memberikan perspektif baru terhadap pandangannya mengenai Presiden kedua tersebut. Ia melahap banyak diskusi tentang kejahatan kemanusiaan dan peristiwa G30S.

(Baca: Hanya Bu Tien yang Bisa Buat Soeharto Minder)

Ia juga mulai membedah bagaimana Soeharto menjalankan politik semasa Orde Baru hingga akhirnya mengundurkan diri pada Kamis, 21 Mei 1998.

"Tidak hanya bias fakta sejarah, kuliah juga membawa kesadaran dan pengetahuan tentang Orde Baru yang juga dianggap melakukan rekayasa politik untuk meruntuhkan Orde Lama," ungkap Jessy.

Dalam kepemimpinan Soeharto, dia pun mulai menyadari fenomena serba terbatas mulai dari pemilu, kebebasan pers, besarnya peran ABRI dalam kancah sosial politik, hingga fusi partai politik yang menjadi hanya tiga partai.

Setelah itu, Jessy menyadari bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto punya dampak lebih dari yang ia kira. Menurutnya, kekuasaan seseorang harus tetap dibatasi. Seorang pemimpin yang berkuasa lebih dari lima tahun rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika dulu ia melihatnya sebagai Bapak Pembangunan, sekarang ia melihatnya sebagai seorang ambisius yang jatuh karena tak tahu kapan waktunya untuk berhenti.

"Saya rasa Indonesia belajar banyak dari kesalahan masa lalu, setidaknya kita paham bahwa tidak ada penguasa yang boleh dibiarkan melenggang terlalu lama," tutur Jessy.

Suara "wong cilik"

Lain lagi dengan Pak Didin. Pria penjual kopi yang sehari-hari menjajakan dagangannya di sekitar Rumah Sakit Pertamina Pusat ini mengaku lebih mudah menjalankan usahanya saat Soeharto masih menjadi Presiden.

Masa kepemimpinan Soeharto justru lebih banyak memberikan kenyamanan dari segi perekonomian.

"Saya jualan kopi sejak tahun 1982. Dulu duit 100 ribu bisa bawa pulang berkardus-kardus kopi. Cari duit gampang. Sekarang duit segitu udah enggak ada harganya. Apa-apa mahal dan biaya sekolah anak juga tinggi," ujarnya.

(Kumpulan foto: Sewindu Meninggalnya Soeharto)

Sementara, bagi Siti Nurbaiti, seorang pemilik warung kelontong di daerah Bendungan Hilir, hal yang sulit ditemukan lagi saat ini adalah rasa aman. Meski dari sisi ekonomi tidak jauh berbeda, namun zaman Soeharto jarang sekali terjadi kasus kekerasan seperti terorisme.

"Dulu sepertinya jarang ada teror bom kayak kemarin itu. Korupsi juga nggak terlalu kelihatan, sekarang hampir tiap hari ada berita korupsi," ujar Siti.

Namun ia juga mengakui bahwa setelah Soeharto lengser, pemerintah menjadi lebih terbuka. Seperti tidak ada jarak antara pejabat dengan masyarakat.

"Sekarang kan pemimpin benar-benar turun ke jalan. Kalau dulu rasanya pejabat kurang dekat dengan rakyatnya," ungkapnya.

*******
Catatan redaksi:

Kemarin, tepat delapan tahun lalu, Presiden kedua RI Muhammad Soeharto berpulang. Memperingati sewindu peristiwa tersebut, redaksi Kompas.com menayangkan artikel-artikel terkait sosok penguasa Orde Baru tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com