Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Bakrie: Saya Mohon Waktu untuk Bisa Shalat Istikharah

Kompas.com - 25/01/2016, 04:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kurang mendapat dukungan.

Dari 44 total DPD Tingkat I Golkar dan organisasi sayap, sebanyak 21 menyatakan tak setuju, hanya sembilan yang menyatakan setuju.

Terkait dengan hasil tersebut, belum ada kepastian apakah Munaslub akan digelar oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Aburizal pun meminta waktu untuk memikirkan jalan keluarnya.

"Saya mohon waktu untuk shalat istikharah, untuk memikirkan apa yang terbaik bagi partai kita," kata Aburizal di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (24/1/2016) malam.

Penyampaian pandangan tersebut dilaksanakan sejak pukul 13.30 WIB hingga 00.30 WIB.

Sejumlah DPD atau organisasi sayap yang tak menyetujui wacana Munaslub dikarenakan masih menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan kubu Agung Laksono.

Salah satunya adalah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mendorong Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Golkar agar mengawal dan mempercepat keluarnya kasasi MA sehingga Golkar dapat melanjutkan agenda-agenda politiknya.

Sementara itu, tak sedikit DPD atau organisasi sayap yang menggantungkan jawabannya.

Beberapa di antara mereka memiliki pilihan sendiri bahkan pandangan tak setuju, namun cenderung menyerahkan hasilnya kepada DPP Partai Golkar.

Misalnya DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau. Perwakilan DPD ini menyatakan, para kadernya berada di tengah kegamangan akibat perpecahan internal partai itu.

Namun, tanpa menyatakan sikap, DPD Kepri memilih untuk menyerahkannya kepada Ketua Umum atau DPP.

"Kami tidak akan mengatakan Munaslub atau tidak," ujar perwakilan DPD Kepri dalam paparannya.

"Kami mengajak berpikir jernih partai ini ke arah yang lebih baik. Kami menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com