Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Anggap Fahri Hamzah Sosok Idealis yang Dibutuhkan DPR

Kompas.com - 12/01/2016, 11:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memuji sosok Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Menurut Fadli, Fahri merupakan sosok idealis yang dibutuhkan di parlemen.

"Saudara Fahri adalah seorang yang idealis dan kita perlukan suara-suara di parlemen yang idealis, obyektif, vokal, karena itulah tugas parlemen," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Hal itu disampaikan Fadli untuk menanggapi pemeriksaan yang dilakukan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri, Senin (11/1/2016).

Terkait pemeriksaan tersebut, Fadli enggan berkomentar banyak. Alasannya, hal itu adalah urusan internal partai. (Baca: Fahri Hamzah Curiga Desakan Pencopotannya untuk Picu Konflik Internal PKS)

Adapun terkait desakan pencopotan Fahri yang santer terdengar, menurut Fadli, hal itu tak akan mudah dilakukan.

"Kalau menurut aturannya, tidak bisa dilengserkan begitu saja, kecuali ada alasan. Ini menurut undang-undang ya. Berhenti, mengundurkan diri, terlibat masalah hukum, dan sebagainya," kata politisi Partai Gerindra itu.

Fahri sebelumnya membenarkan bahwa dirinya diperiksa oleh tiga orang dari BPDO PKS, Senin malam.

Pemeriksaan tersebut menyusul laporan dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera serta Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf bahwa Fahri dianggap terlalu berlebihan membela Setya Novanto.

Fahri diminta mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR RI. (Baca: Diminta Mundur dari Pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah Beri Klarifikasi ke BPDO PKS)

Fahri pun menjadikan pemeriksaan tersebut sebagai ajang klarifikasi dirinya.

Sementara itu, Fahri balik melaporkan dua orang petinggi PKS tersebut BPDO PKS, Senin malam. (Baca: Fahri Hamzah Laporkan Dua Pimpinan PKS ke BPDO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com