Kubu Aburizal Tolak Usul Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar hasil Munas Bali menolak usulan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) bersama yang didorong berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden yang juga senior Golkar, Jusuf Kalla.

Alasannya, kubu Aburizal merasa memiliki legalitas untuk menjalankan Partai Golkar.

"Golkar tetap legal. Siapa yang bisa melarang? Apa pemerintah berani keluarkan keppres Golkar partai terlarang? Enggak juga kan," kata Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Selasa (5/1/2016).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM telah mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Namun, Menkumham tak mengesahkan kepengurusan Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. (Baca: SK Menkumham Belum Sahkan Pengurus Golkar Kubu Aburizal Bakrie)

Adapun kepengurusan Munas Riau 2009 yang juga dipimpin Aburizal sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015.

Bambang beranggapan, kepengurusan yang berlaku saat ini adalah kepengurusan Munas Riau. (Baca: Akbar Tanjung Minta Munas Golkar Segera Digelar demi Pilkada 2017)

"Selama belum ada larangan resmi bahwa Golkar partai terlarang, ya yang legal kepengurusan Munas Riau sebagai pengendali partai. Kepengurusan Riau sudah membuat Munas di Bali, tinggal menunggu pengesahan," ujar dia.

Bambang menambahkan, pada Minggu (3/1/2016), pihaknya sudah mendaftarkan kembali kepengurusan Munas Bali ke Kemenkumham dengan mengakomodasi sejumlah pengurus hasil Munas Ancol. (Baca: Generasi Muda Golkar Mendesak Munas dan Pembentukan DPP Transisi)

Bambang mengaku tak hafal siapa saja dari kubu Agung yang diakomodasi. Namun, dia meyakini, Menkumham akan segera menindaklanjuti pendaftaran itu dan mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

"Kami santai saja. Yang pasti kami jalan sebagai mana biasa. Yang panik kan hanya pihak Agung Laksono saja," ucap dia.

JK sebelumnya menegaskan bahwa rapimnas Golkar harus digelar. Sebab, dengan adanya rapimnas, waktu pelaksanaan musyawarah nasional (munas) bisa ditentukan. (Baca: JK Minta Digelar Rapimnas Golkar untuk Tentukan Waktu Munas)

"Itu untuk menentukan tanggal munas ya harus rapimnas. Kan gitu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Hanya saja, tutur dia, sebelum sampai pada tahapan rapimnas, harus ada kepengurusan Golkar yang diisi oleh kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. (Baca: Nasib Golkar Dinilai Belum Jelas, Kalla Jelaskan Skema Menuju Munas)

Menurut Kalla, baik Aburizal maupun Agung sudah setuju merumuskan penyatuan pengurus. Pengurus itu berasal dari pengurus hasil Munas Riau, tetapi dilengkapi dengan kubu Agung.

Terkait belum terealisasinya pengurus gabungan itu, Kalla mengatakan bahwa hal itu tinggal masalah waktu. Kalla berharap pekan ini pembicaraan awal penyatuan pengurus itu bisa dimulai.