Agung Laksono Minta Mahkamah Partai Gelar Munas Bersama

Agung menjelaskan, Partai Golkar tidak akan memiliki kepengurusan sah mulai 1 Januari 2016 setelah kepengurusan hasil Munas Jakarta dicabut, berakhirnya masa bakti kepengurusan hasil Munas Riau 2009, dan tidak disahkannya pengurus hasil Munas Bali.

Agung berharap MPG dapat menyelenggarakan munas bersama pada Januari 2016.

(Baca: Menkumham Batalkan Kepengurusan Agung Laksono, Sahkan Kubu Aburizal Bakrie)

"Untuk menjaga eksistensi Golkar, kami minta MPG untuk dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan untuk munas bersama pada Januari 2016," kata Agung, di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015).

"Ini merupakan jawaban untuk mengisi kekosongan kepemimpinan DPP Partai Golkar," sambungnya.

(Baca: SK Menkumham Belum Sahkan Pengurus Golkar Kubu Aburizal Bakrie)

Agung menuturkan, dirinya sangat berharap kader Golkar di seluruh daerah tetap tenang dan tidak terpengaruh jika ada upaya pembentukan opini mengenai sahnya kepengurusan hadil Munas Bali.

Ia memastikan bahwa munas bersama adalah solusi terbaik dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh senior Golkar. Dalam munas tersebut ia minta dilakukan pemilihan ketua umum Golkar secara adil.

"Golkar puluhan tahun jadi aset bangsa, kami tidak ingin Golkar bubar, tetap ada. Makanya kami minta MPG untuk segera menggelar munas," ungkapnya.