Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Dinilai Pasang Target Partisipasi Pemilih Terlalu Tinggi

Kompas.com - 10/12/2015, 05:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematok standar terlalu tinggi dalam menargetkan angka partisipasi pemilih pilkada serentak 2015.

KPU menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 sebesar 77,5 persen. "Sebenarnya pada saat itu, hitung-hitungannya terlalu tinggi 77,5 persen. Itu kan karena dikaitkan dengan pilpres yang antusiasme publiknya sangat tinggi. Kalau sekarang kan situasinya berbeda," ujar Masykurudin di Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Menurut Masykurudin, hasil penelusuran JPPR menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih di beberapa daerah tidak mencapai 70 persen. (Baca: KPU Pangandaran: Partisipasi Pemilih Mencapai 80 Persen)

Ia mengatakan bahwa angka partisipasi pemilih yang tinggi hanya terjadi di daerah yang mendapakan sorotan seperti Surabaya, Depok, Tangerang Selatan, Semarang, dan Palu.

Angka partisipasi yang tinggi juga terlihat pada daerah dengan calon kepala daerah petahana atau calon kepala daerah dari tokoh populer.

"Bahkan ada beberapa daerah yang sampai pukul 11.00 (waktu setempat) partisipasinya kurang dari 50 persen," ungkap Masykurudin.

Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka partisipasi masyarakat rendah. (Baca: Ganjar Pesimistis Jateng Bisa Lampaui Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen)

Salah satunya adalah calon kepala daerah yang diajukan tidak memenuhi kriteria masyarakat.
"Masyarakat sangat menginginkan perubahan yang cukup pesat, tetapi karena pilihan tidak memenuhi (keinginan), maka sebagian masyarakat tersebut tidak hadir di TPS," ujar Masykurudin.

Faktor kedua, menurut dia, berkaitan dengan isu korupsi, termasuk penyalahgunaan jabatan. Meskipun demikian, JPPR mengapresiasi warga yang menggunakan hak pilihnya.

Menurut dia, banyak dari pemilih yang datang ke TPS berasal dari masyarakat yang terdidik dan bisa berpikir rasional. (Baca: Pemilih Rata-rata 70 Persen, Partisipasi di Pilkada Serentak Diapresiasi)

"Apresiasi juga pada pihak keamanan karena sebagian besar dan mayoritas pilkada kita berjalan aman," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com