Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Logikanya Terbalik, Novanto yang Merasa Dizalimi Malah Minta Sidang Tertutup"

Kompas.com - 08/12/2015, 13:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Ketua DPR RI Setya Novanto agar sidang pemeriksaannya di Mahkamah Kehormatan Dewan digelar tertutup menuai kritik.

Direktur Lingkar Madani untuk Demokrasi Ray Rangkuti menilai, semestinya Novanto meminta sidang terbuka karena sejak awal merasa dirinya dizalimi.

"Logikanya malah terbalik. (Novanto) yang merasa dizalimi malah (minta sidang) tertutup. Yang lapor seolah-olah menzalimi malah sidangnya terbuka," ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Padahal, kata Ray, jika sidang berlangsung terbuka, maka masyarakat bisa melihat apakah benar Novanto memang dizhalimi. (baca: Jokowi Diminta Tak Hanya Sekadar Marah, tetapi Juga Laporkan Novanto ke Polisi)

Dengan sidang tertutup, keinginan Novanto mendapatkan simpati publik tidak terpenuhi karena publik justru menganggap ada hal yang ditutupi.

"Kalau ternyata dirinya dizhalimi, tentu saja sebaiknya yang bersangkutan harus berani membuat sidang ini transparan," kata Ray.

Ray juga mempersoalkan anggota MKD yang tidak konsisten mendukung sidang terbuka. Dari 17 anggota MKD, hanya 5 anggota yang menyetujui sidang Novanto dilakukan terbuka. (Baca: Rapat Paripurna Ditunda Tiba-tiba, Pimpinan DPR Ingin Hadang Kasus Novanto?)

Adapun anggota yang mendukung sidang terbuka, yaitu Syarifudin Sudding (F-Hanura), Akbar Faizal (F-Nasdem), Junimart Girsang (F PDI Perjuangan), serta Guntur Sasono dan Darizal Basir (F-Demokrat).

Ray mengatakan, bahkan Fraksi PDI-P dalam keanggotaan MKD pun tidak kompak mendukung sidang terbuka. (baca: Ruhut: Kalau Benar, Kenapa Setya Novanto Tak Berani Sidang Terbuka?)

Muhammad Prakosa dan Marsiaman Saragih dari PDI-P justru memilih sidang Novanto dilakukan tertutup.

"Ada kesan PDI-P tidak solid. Kalau sampai partai seperti PDI-P yang dianggap diharapkan jadi motor untuk ungkap kasus ini malah seperti berbalik," kata Ray.

Novanto sebelumnya merasa dizhalimi. Ia mengaku akan membuktikan segala tuduhan di MKD. (baca: Setya Novanto: Saya Tidak Bersalah, Dizalimi, Tahu-tahu Ada Penyadapan)

"Ya kan saya ini masih merasa tidak bersalah, saya merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, tahu-tahu ada penyadapan. Tentu saya heran, apa salah saya?" ujar Novanto saat ditemui seusai bertemu Forum Pemred di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Ternyata, sidang pemeriksaan Novanto tidak bisa dipantau publik atas persetujuan mayoritas pimpinan dan anggota MKD. Mereka menyetujui permintaan Novanto agar sidang berlangsung tertutup.

Berbeda ketika MKD memeriksa pelapor Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi. Pemeriksaan kedua berlangsung terbuka.

Menurut anggota MKD dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding, Novanto meminta agar sidang dilakukan tertutup karena banyak hal yang bersifat rahasia akan dibuka pada persidangan. (baca: Hanya Lima Anggota MKD yang Setuju Sidang Setya Novanto Terbuka)

Selain Sudding, empat orang lainnya meminta sidang tetap digelar terbuka. Mereka adalah Akbar Faizal, Junimart Girsang, Guntur Sasono, dan Darizal Basir.

Ternyata, menurut Anggota MKD Guntur Sasono, tidak ada hal yang bersifat rahasia di dalam pernyataan Novanto. Pasalnya, pernyataan Novanto di MKD sudah pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan. (Baca: Setya Novanto Banyak Jawab "Tidak Tahu, Lupa" Saat Ditanya di MKD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com