Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Setya Novanto Tak Pengaruhi Kinerja Karyawan Freeport

Kompas.com - 04/12/2015, 15:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara PT Freeport Indonesia (PTFI), Riza Pratama mengatakan tak ada dampak signifikan terhadap kinerja karyawan PT Freeport pasca mencuatnya kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Dalam kasus tersebut, Setya meminta jatah saham kepada PT Freeport dengan mengatasnamakan presiden dan wakil peresiden dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Riza Chalid.

"Kami bekerja normal," ujar Riza Pratama saat dihubungi, Jumat (4/12/2015).

Riza menambahkan, kasus tersebut juga tak berpengaruh terhadap hubungan PT Freeport dengan kolega bisnisnya.

Menurut dia, Maroef bersama sejumlah karyawannya juga sudah melanjutkan aktivitas hariannya kembali. Salah satunya adalah rencana kunjungan peringatan hari Natal.

"Kami ke Papua ada acara Natal bersama dengan karyawan," ucap Riza.

Sebelumnya, para karyawan PT Freeport Indonesia beramai-ramai memberikan dukungan moral kepada Maroef dalam menjalani sidang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dukungan itu diperlihatkan melalui foto-foto yang diunggah di akun media sosial milik perusahaan tersebut.

Dalam akun Twitter @IDFreeport yang telah terverifikasi, ada sekelompok orang dengan pakaian khusus sambil membawa bendera merah-putih. Foto yang diunggah pada Kamis (3/12/2015) sekitar pukul 14.00 itu diberi tulisan "Bapak Maroef Sjamsoeddin, Doa Kami Menyertaimu".

Sidang MKD yang dijalani Maroef berlangsung selama 11 jam, mulai Kamis siang hingga Jumat dini hari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Maroef dimintai keterangan oleh MKD terkait rekaman yang ia buat saat pertemuan ketiga dengan Setya pada 8 Juni 2015.

Pertemuan itu juga dihadiri Riza Chalid. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara itu juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan permufakatan jahat terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com