Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadir di MKD, Sudirman Mengaku Bawa Rekaman Lengkap dan Bukti Lain

Kompas.com - 02/12/2015, 12:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, Kamis (2/12/2015).

Sudirman ditemani staf khususnya Said Didu, tiba di ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pukul 12.40 WIB.

Sudirman akan diperiksa sebagai pelapor dalam dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. (baca: Ini 6 Anggota MKD yang Ingin Kasus Setya Novanto Tak Dilanjutkan)

Sudirman mengaku membawa rekaman lengkap percakapan antara Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pertemuan ketiganya di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015, Sudirman menyebut adanya permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden-Wapres.

"Saya bawa rekaman lengkap," kata Sudirman.

Selain rekaman, Sudirman juga mengaku membawa bukti-bukti pendukung lainnya yang enggan ia sebutkan satu per satu. (baca: Anggota MKD dari Golkar Tidak Puas Kasus Novanto Disidangkan)

Sudirman mengaku siap menyerahkan seluruh alat bukti tambahan yang dia bawa apabila diminta oleh MKD.

"Saya akan menyerahkan apa yang saya punya. Saya berharap sidang berlangsung terbuka supaya masyarakat benar-benar mengetahui apa yang terjadi," ucap Sudirman.

Rekaman percakapan tersebut sebelumnya dipermasalahkan sebagian anggota MKD. Pasalnya, rekaman yang diserahkan Sudirman hanya berdurasi 11 menit.

Padahal, dalam laporannya, Sudirman Said menyebut pertemuan berlangsung selama 120 menit. (baca: Setelah Voting, MKD Akhirnya Lanjutkan Sidang Kasus Novanto)

Karena alasan itu dan soal legal standing Sudirman sebagai pelapor, sebagian anggota MKD minta pengusutan dihentikan. Namun, MKD akhirnya memutuskan tetap melanjutkan persidangan. (baca: Ketika "Pemain" Pengganti Gagal Menahan Laju Kasus Novanto di MKD...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com