Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau Mau Selamat, Jokowi Perlu Bersihkan Menteri yang Anti-Nawacita

Kompas.com - 29/11/2015, 20:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai, sudah saatnya Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

Ia menilai adanya gelagat sejumlah pembantu presiden yang bekerja tidak sesuai dengan konsep Nawacita yang digadang-gadang Jokowi. (Baca: "Saya Kasihan dengan Bu Mega, Kereta Pemerintah Makin Jauh dari Trisakti")

"Kalau Jokowi mau selamat, ini kesempatan Jokowi menteri yang anti-Nawacita dia bersihin," ujar Syahganda di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Syahganda menilai, salah satu menteri yang harus dicopot karena tidak pro Nawacita adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menurut dia, Sudirman sengaja dimasukkan ke dalam kabinet untuk kepentingan tertentu. Hal ini, menurut Syahganda, tampak dari gerak-gerik Sudirman dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Sudirman berusaha bermain dengan kontrak Freeport itu mungkin untuk kepentingan JK (Jusuf Kalla), karena yang bela dia JK," kata Syahganda.

Atas dasar itu, Syahganda menilai Jokowi perlu memecat menteri yang hanya membuat bangsa gaduh.

Bahkan, menurut Syahganda, para menteri yang dianggap mematuhi nawacita sebaiknya diajak untuk memilih menteri baru di Kabinet Kerja. (Baca: Hanya Puan, Rizal, dan Khofifah yang Dinilai Pro Nawacita)

"Cukup setahun belajar bagi Jokowi, dia masih punya banyak stok," ucap Syahganda.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari menilai, sejumlah menteri di Kabinet Kerja malah menjadi beban bagi pemerintah.

Eva menganggap Jokowi dikelilingi penyusup yang mengabaikan Nawacita dan Trisakti. (Baca: Jokowi Diibarat Berjalan Bersama Perampok, Berenang Bersama Hiu)

"Omongan saya di grup, 'Jokowi ibarat berjalan bersama para perampok berenang bersama para hiu'" ujar Eva.

Eva mengatakan, mafia hukum berkeliaran bebas tanpa pernah ditindak tegas. Hal tersebut, kata Eva, justru akan mempersempit ruang untuk pembangunan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com