Sudirman Said Bisa Laporkan Kembali Novanto jika Ditolak MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri ESDM Sudirman Said dapat mengajukan kembali laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika laporannya terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto nantinya ditolak. 

"Tidak ada aturan yang melarang itu untuk mengajukan kembali. Masukkan dengan betul," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Menurut Johnny, masih terlalu dini menyebut MKD bermanuver untuk menggagalkan laporan Sudirman dengan mempersoalkan legal standing laporan Sudirman. (Baca: Buntu, MKD Masih Ributkan Rekaman hingga "Legal Standing" Laporan Sudirman)

Meski begitu, ia meminta agar MKD dapat menjunjung tinggi integritas dan bekerja sesuai standar yang tinggi.

"Ini arena pembuktian. Proses ini kalau dilaksanakan dengan baik akan membuktikan laporan Sudirman. Jika yang pimpinan yang dituduhkan tidak benar, kita harus terima, tetapi kalau terbukti melakukan kesalahan kita juga harus terima," ujarnya.

Selain itu, Johnny juga meminta agar Sudirman dapat melengkapi bukti sesuai dengan yang diinginkan MKD. (Baca: "Publik Kini Pesimistis, Kasus Setya Novanto Antiklimaks")

Hal itu terutama terkait rekaman dan transkrip percakapan yang sebelumnya dianggap MKD masih kurang.

Seperti dikutip Kompas, rapat MKD kemarin menjadwalkan untuk melihat hasil verifikasi tim ahli MKD terkait bukti dari pengaduan Sudirman sekaligus menentukan apakah MKD bisa menggelar persidangan dengan alat bukti tersebut. 

Namun, rapat diputuskan ditunda karena ada ketidaksepahaman di antara peserta rapat tentang barang bukti yang diserahkan Sudirman. (Baca: Setya Novanto: Saya Tidak Bersalah, Dizalimi, Tahu-tahu Ada Penyadapan)

Dalam laporannya, pekan lalu, Sudirman menyebut ada permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia (FI) yang akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan pada 8 Juni 2015 yang belakangan diketahui dilakukan antara Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

Untuk melengkapi aduannya, Sudirman telah menyerahkan rekaman dan transkrip pembicaraan di pertemuan itu. (Baca: "MKD Adili Etika Anggota DPR, Sama Saja 'Jeruk Makan Jeruk'")

Menurut Ketua MKD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat, rekaman yang diserahkan Sudirman ke MKD hanya berdurasi 11 menit dan 38 detik. Sementara itu, menurut laporan Sudirman, durasi pembicaraan sebetulnya mencapai 120 menit.

Menurut Surahman, sebagian anggota MKD juga berpendapat Sudirman tidak memiliki kedudukan hukum karena saat mengadukan kasus tersebut ke MKD tidak sebagai perseorangan, tetapi sebagai Menteri ESDM. (Baca: Junimart Girsang Marah dengan Keputusan Rapat MKD)

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, MKD akan mengundang pakar bahasa dan hukum tata negara. Namun, dari mana pakar itu belum diputuskan.