Kompas.com - 23/11/2015, 17:46 WIB
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) bersiap untuk memberikan keterangan pers usai bertemu dengan  Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Hardisoesilo (kiri) dan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang  melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden,  di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut.

Kompas/Lasti Kurnia (LKS)
16-11-2015 KOMPAS/LASTI KURNIAMenteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) bersiap untuk memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Hardisoesilo (kiri) dan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden, di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut. Kompas/Lasti Kurnia (LKS) 16-11-2015
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang marah dengan keputusan yang diambil dalam rapat pleno MKD, Senin (23/11/2015) sore.

Rapat tersebut memutuskan untuk menunda membawa kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke persidangan.

Sebagian besar pimpinan dan anggota MKD mempermasalahkan legal standing Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai pelapor. 

Sebab, berdasarkan Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Beracara MKD, tak ada aturan mengenai pejabat eksekutif yang bisa melaporkan anggota DPR.

Selain itu, sebagian besar anggota juga mempermasalahkan rekaman antara Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang tak lengkap.

Dalam laporannya, Sudirman menyebut pertemuan berlangsung selama 120 menit, tetapi hanya menyerahkan rekaman pertemuan berdurasi 11 menit 38 detik.

"Saya lagi marah ini, minta komentar yang lain saja," kata Junimart saat dimintai tanggapannya seusai rapat. (Baca: Buntu, MKD Masih Ributkan Rekaman hingga "Legal Standing" Laporan Sudirman)

Junimart menilai, tak seharusnya MKD mempermasalahkan legal standing seorang pelapor. Dia menilai setiap warga negara berhak melaporkan siapa saja anggota DPR yang melanggar kode etik ke MKD.

"Kalau tidak melaporkan, dia justru salah," ucap Junimart. (Baca: MKD: Percakapan Setya Novanto dan Freeport 120 Menit, tetapi Transkrip Hanya 11 Menit)

Junimart mengakui pelapor memang diatur dalam Pasal 5 ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan, "Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD".

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.