Luhut Seharusnya Tak Ambil Sikap Berseberangan dengan Sudirman Said

Hal ini terkait pelaporan yang dilakukan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Sebagai Menko, menurut dia, Luhut seharusnya mendukung laporan terhadap Ketua DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya, dengan posisi dia, tidak membuat dia mengatakan laporan Sudirman itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," kata Muradi saat dihubungi, Senin (22/11/2015). 

Menurut Muradi, langkah Sudirman melaporkan Setya bagian dari mengungkap dugaan ada yang bermain dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. 

"Pak Luhut jangan mentang-mentang karena dekat dengan Presiden lalu justru berbuat hal kontraproduktif. Saya apresiasi yang dilakukan Sudirman Said, terlepas dia punya motif," kata dia. 

Pernyataan Luhut bahwa Presiden Jokowi tak merestui langkah Sudirman dinilai Muradi menunjukkan tak solidnya internal kabinet.

"Tak seharusnya Luhut merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada restu Presiden. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya, publik membaca ada conflict interest terkait Freeport," kata Muradi.  

Oleh karena itu, menurut dia, Luhut seharusnya bisa menahan diri. 

Nama Luhut sendiri disebut-sebut sebanyak 16 kali dalam transkrip percakapan antara Novanto, Riza, dan Maroef. Namun, Luhut merasa pemerintah tak punya waktu untuk memperpanjang masalah ini ke jalur hukum karena pemerintah sedang fokus membangun ekonomi.