Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Ingatkan Kekacauan Data Penduduk Jangan Sampai Disalahgunakan

Kompas.com - 21/11/2015, 17:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menyayangkan, masih adanya persoalan klasik seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT). Salah satunya di Kabupaten Kutai Timur.

"Sangat banyak panitia pengawas menemukan yang ganda, sudah meninggal, macam-macam temuan itu. Ada juga seorang punya 10 NIK (Nomor Induk Kependudukan)," kata Nasrullah di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jumat (20/11/2015).

Nasrullah menuturkan, temuan itu telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan perbaikan.

Namun, ia menemukan kesalahan serupa tetap ditemukan pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

"Kita sudah sampaikan ke KPU setempat dan KPU setempat sudah melakukan beberapa kali perbaikan. Tapi setelah sudah dicoret tiba-tiba di Sidalih muncul lagi," ujar dia.

Akibatnya, menurut Nasrullah, pemilih di Kutai Timur menjadi membengkak.

"Misalnya pemilih yang memperoleh surat keterangan domisili yang setelah dicek ternyata KTP di luar Kabupaten setempat," ungkap Nasrullah.

Ia meminta KPU melakukan pengawalan dan pengawasan ekstra ketat terhadap daftar pemilih tersebut termasuk mengawal kebutuhan logistik, terutama surat suara.

"Jangan sampai disalahgunakan," sambung dia.

Permasalahan lain juga ditemukan Bawaslu saat mengunjungi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Di sana, sejumlah penduduk Suku Bajo masih tak mengenal tanggal lahir, sehingga mereka semua memiliki tanggal lahir yang sama di DPT.

"Ini berpotensi disalahgunakan. Kami titip kepada panwas agar dilakukan kontrol secara sungguh-sungguh di daerah-daerah yang kurang perhatian petinggi negara," kata Nasrullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com