Tokoh Muda Papua: Orang Parpol yang Tak Tahu soal Freeport Tidak Usah Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Muda Amungme, Papua, Hans Magal menyayangkan sikap sejumlah politisi partai politik yang mengutarakan pendapatnya soal kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, politisi mau pun pejabat pemerintah di Jakarta tidak mengerti betul keadaan masyarakat asli di Papua yang kena imbas langsung eksplorasi PT Freeport Indonesia.

"Kalau bicara soal Freeport, orang-orang di Jakarta, parpol, yang tidak tahu tidak usah bicara. Karena ini bukan kepentingan reshuffle, bagi jatah menteri, atau lintas partai. Kok parpol sibuk bicara Freeport," ujar Hans di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Padahal, kata Hans, selama ini masyarakat Papua bungkam menunggu inisiatif pemerintah untuk bertindak. (baca: Sudirman Said Blakblakan soal Freeport dan Petral)

Hans mengatakan, semestinya pemerintah pusat bergerak langsung bertindak sesuatu terkait Freeport. (baca: Istana: Tak Peduli Pencatut, Presiden Jokowi Tak Bisa Didikte soal Freeport)

Hans mengingatkan adanya perjanjian yang disebut "January Agreement" antara warga setempat dengan PT Freeport Indonesia. Isinya menjanjikan kesejahteraan bagi warga di sekitar perusahaan dan pertambangan.

"Di situlah diikat semua komitmen negara apa yang harus negara perbuat tentang Freeport. Pada prinsipnya, negara masih berutang budi. Oleh karena itu, negara bertanggungjawab penuh," kata Hans.

Hans mengatakan, selama hampir 50 tahun warga Papua menanti realisasi perjanjian itu. Oleh karena itu, dia mewakili warga Papua kini meminta pertanggungjawaban PT Freeport Indonesia dan pemerintah untuk melakukan renegosiasi Kontrak Karya. (baca: Oesman Sapta: Sudirman Jangan Banyak Omong, kalau Berani Sebut Nama)

"Sampai hari ini, kita belum melihat realisasi sumpah dan janji January Agreement," kata Hans.

Masalah Freeport kembali mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Freeport.

Pencatutan nama Presiden dan Wapres dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan. (Baca: Menteri ESDM: Ada "Politisi Kuat" yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport)

"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015).