Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekrut Calon Hakim Tipikor, MA Perlu Libatkan Tiga Lembaga Ini

Kompas.com - 04/11/2015, 21:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemantau Peradilan menyarankan Mahkamah Agung (MA) melibatkan Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon hakim untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"MA harusnya berani melibatkan PPATK, KPK dan KY untuk juga menelusuri rekam jejak calon hakim Tipikor," ujar penelitih hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar yang tergabung dalam koalisi saat konferensi pers, Rabu (4/11/2015).

Alasan utama, lanjut Aradila, hakim Tipikor adalah ujung tombak pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, hakim Tipikor harusnya tidak mempunyai rekam jejak yang bermasalah.

Selama ini, seleksi hakim Tipikor hanya diurus internal MA. Parahnya, MA tidak membuka informasi soal seleksi hakim Tipikor sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Mico Susanto Ginting yang juga turut dalam koalisi menambahkan, kredibilitas dan 'kebersihan' hakim Tipikor saat diperlukan. Hal itu dipercayai berhubungan erat dengan putusannya kelak terhadap terdakwa korupsi.

Dakwaan hakim terhadap koruptor periode terakhir dinilai masih sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Data ICW selama semester I di tahun 2015, ada 193 perkara korupsi dengan 230 terdakwa yang telah diadili, baik di tingkat pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), banding (Pengadilan Tinggi) atau pun kasasi serta peninjauan kembali (Mahkamah Agung).

Dari jumlah itu, 163 terdakwa (70,9 persen) dihukum dalam rentang satu sampai empat tahun yang merupakan vonis minimal.

Hanya 24 terdakwa divonis dengan rentang waktu sedang dan hanya tiga terdakwa yang divonis maksimal oleh majelis hakim pengadilan.

Ada pun 38 terdakwa divonis bebas dan vonis dua terdakwa lain tidak teridentifikasi.

"Nah, harusnya seleksi hakim ini menjadi awal perbaikan itu. Tapi kami tidak menemukan keseriusan MA dalam menyeleksi calon hakim Tipikornya. Kami melihat MA hanya seperti menjalani rutinitas saja, ooh ada seleksi hakim Tipikor, sekedar memenuhi kuota," ujar Mico.

MA saat sedang merekrut hakim ad hoc Tipikor 2015. Koalisi Pemantau Peradilan, menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diminta menelusuri rekam jejak calon-calon hakim. 

Saat ini, ada 58 calon hakim yang lolos dari tahap seleksi tertulis. Masih ada tahap seleksi, antara lain tahap penelusuran rekam jejak yang dilakukan koalisi, profile assessment dan wawancara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com