Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Calon Hakim Tipikor Diduga Hanya "Job Seeker"

Kompas.com - 04/11/2015, 19:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Pemantau Peradilan menyoroti seleksi 58 hakim ad hoc untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Koalisi menganggap sebagian besar dari calon hakim itu tidak laik.

Koalisi memberikan pernyataan itu berdasarkan hasil penelusuran terhadap 38 dari total 58 calon hakim. Dari penelusuran itu, koalisi menemukan 18 calon hakim diduga merupakan job seeker sehingga integritasnya diragukan.

Mereka seolah-olah menjadikan seleksi itu hanya sebagai sarana untuk melamar pekerjaan biasa. 

"Setelah kami telusuri, calon hakim ini pernah melakukan seleksi untuk beberapa jabatan publik. Yang seperti ini ada 18 orang," ujar anggota Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, dalam konferensi persnya di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (4/11/2015). 

Wana mengungkapkan, penelusuran dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari wawancara langsung, penelusuran di dunia maya, serta mewawancarai rekan kerja, saudara, hingga tetangganya.

Ada tiga indikator penting yang dinilai dalam penelusuran ini, yakni integritas, kompetensi, dan independensi. "Berdasarkan ketiganya, sebagian besar tidak laik untuk menjadi hakim Tipikor," ujar Wana.

Dari indikator kompetensi, banyak juga calon hakim yang tidak memenuhinya. Hal tersebut terbukti saat tim mewawancarai calon hakim itu secara langsung. Mereka tidak dapat menjawab seputar kejahatan tindak pidana korupsi dan mengenai terobosan yang akan dilakukan.

"Misalnya ketika ditanya jenis korupsi itu apa saja. Ada yang malah menyebut, korupsi di perbankan, korupsi di birokrasi. Padahal kan jenis-jenis tindak korupsi apa saja itu di UU Tipikor sudah jelas," ujar Wana.

Terakhir, soal independensi. Menurut penelusuran tim, tak sedikit calon hakim yang berafiliasi dengan partai politik. Selain itu, ada juga calon hakim yang memiliki relasi dengan hakim lain, baik dalam hubungan keluarga, rekan kerja, maupun pertemanan. (Baca: Koalisi Pemantau Peradilan: 7 Calon Hakim Tipikor Diduga Terkait Parpol)

Wana menyayangkan, calon-calon hakim itu bisa lolos hingga pada tahap ini. Koalisi pun mendesak MA menyeleksi calon hakim ini dengan hati-hati agar memunculkan sosok hakim yang ideal, terutama bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com