Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Calon Hakim Tipikor Diduga Hanya "Job Seeker"

Kompas.com - 04/11/2015, 19:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Pemantau Peradilan menyoroti seleksi 58 hakim ad hoc untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Koalisi menganggap sebagian besar dari calon hakim itu tidak laik.

Koalisi memberikan pernyataan itu berdasarkan hasil penelusuran terhadap 38 dari total 58 calon hakim. Dari penelusuran itu, koalisi menemukan 18 calon hakim diduga merupakan job seeker sehingga integritasnya diragukan.

Mereka seolah-olah menjadikan seleksi itu hanya sebagai sarana untuk melamar pekerjaan biasa. 

"Setelah kami telusuri, calon hakim ini pernah melakukan seleksi untuk beberapa jabatan publik. Yang seperti ini ada 18 orang," ujar anggota Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, dalam konferensi persnya di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (4/11/2015). 

Wana mengungkapkan, penelusuran dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari wawancara langsung, penelusuran di dunia maya, serta mewawancarai rekan kerja, saudara, hingga tetangganya.

Ada tiga indikator penting yang dinilai dalam penelusuran ini, yakni integritas, kompetensi, dan independensi. "Berdasarkan ketiganya, sebagian besar tidak laik untuk menjadi hakim Tipikor," ujar Wana.

Dari indikator kompetensi, banyak juga calon hakim yang tidak memenuhinya. Hal tersebut terbukti saat tim mewawancarai calon hakim itu secara langsung. Mereka tidak dapat menjawab seputar kejahatan tindak pidana korupsi dan mengenai terobosan yang akan dilakukan.

"Misalnya ketika ditanya jenis korupsi itu apa saja. Ada yang malah menyebut, korupsi di perbankan, korupsi di birokrasi. Padahal kan jenis-jenis tindak korupsi apa saja itu di UU Tipikor sudah jelas," ujar Wana.

Terakhir, soal independensi. Menurut penelusuran tim, tak sedikit calon hakim yang berafiliasi dengan partai politik. Selain itu, ada juga calon hakim yang memiliki relasi dengan hakim lain, baik dalam hubungan keluarga, rekan kerja, maupun pertemanan. (Baca: Koalisi Pemantau Peradilan: 7 Calon Hakim Tipikor Diduga Terkait Parpol)

Wana menyayangkan, calon-calon hakim itu bisa lolos hingga pada tahap ini. Koalisi pun mendesak MA menyeleksi calon hakim ini dengan hati-hati agar memunculkan sosok hakim yang ideal, terutama bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com