Diperiksa 5 Jam, Mulyadi Ditanya Mekanisme Pimpin Rapat Komisi VII DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama lima jam. Ia mengaku ditanya penyidik tentang mekanisme saat dirinya memimpin rapat di DPR RI, khususnya Komisi VII.

"Saya memimpin rapat, ditanya mekanismenya memimpin rapat di DPR," ujar Mulyadi seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Politisi Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi terkait usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Deiyai, Papua, dengan tersangka anggota nonaktif DPR dari Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo.

Mulyadi mengatakan, penyidik tidak membahas soal kasus yang menjerat Dewie secara mendalam kepadanya.

"Saya sekadar memimpin rapat. Saat itu, Bu Dewie berbicara beberapa hal (dalam rapat)," kata Mulyadi.

Namun, Mulyadi tidak menjawab apa saja yang dibahas Dewie dalam rapat tersebut. Ia langsung masuk ke mobil yang telah menjemputmya di pelataran gedung.

Dalam kasus ini, Dewie diduga disuap oleh pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiady Jusuf, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Deiyai, Irenius Adii, agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016.

Menurut KPK, staf ahli Dewie, Bambang Wahyu Hadi telah berperan aktif seolah mewakili Dewie dan asisten pribadinya, Rinelda Bandoso, untuk menentukan nilai komitmen 7 persen dari nilai total proyek. KPK memperkirakan nilai proyek ini hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Rinelda, Bambang, serta Irenius sebagai tersangka. KPK menangkap Setiady, Irenius, dan Rinelda di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading seusai melakukan transaksi.

Di lokasi, KPK menyita uang sebesar 177.700 dollar Singapura yang dibungkus dalam kemasan makanan ringan. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon genggam di lokasi tersebut.

Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, petugas KPK bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta serta menangkap Dewie dan Bambang.

Awalnya, KPK juga menangkap Harry, ajudan Setiady bernama Devianto, dan seorang sopir rental mobil di Kelapa Gading.

Namun, ketiganya dilepaskan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pemberian kepada Dewie itu merupakan pemberian pertama dan masih 50 persen dari commitment fee.

KPK menduga akan ada pemberian lainnya. Atas perbuatannya, Dewie dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.