Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Setahun Jokowi-JK, Birokrasi Pelayanan Publik Membaik

Kompas.com - 03/11/2015, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja birokrasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik. Hal ini diketahui berdasarkan temuan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Sebesar 44,3 persen responden menilai bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya. Hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintah Jokowi-JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Dengan demikian, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Pada survei LKP Mei 2015, responden yang menyatakan semakin buruk masih sebesar 16,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Publik Usman Rachman, dalam jumpa pers rilis survei LKP, di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Dia menilai, tingkat kepuasan masyarakat tinggi karena kinerja Jokowi-JK yang berhasil memangkas sejumlah birokrasi pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, bisa didapatkan masyarakat dengan mudah karena adanya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Meningkatnya kepuasan ini, lanjut dia, tidak terlepas dari kinerja menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, Menteri Pendidikan Anies Baswedan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Ketiga menteri ini dinilai menunjukkan kinerja yang baik oleh para responden.

Survei LKP dilakukan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 Provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 784 responden. Sampel ini diambil melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan berpedoman kuesioner. Survei dibiayai oleh Yayasan Stasiun Cuaca Politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com