Jokowi Minta Deteksi Dini Potensi Kericuhan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta potensi kericuhan dalam pemilihan kepala daerah serentak dideteksi sedini mungkin.

Permintaan itu secara khusus ditujukan kepada Badan Intelijen Negara, Polri, dan Menteri Dalam Negeri.

"Deteksi dini di sejumlah daerah atau wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan kemarin justru di luar dugaan timbul konflik," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Ia mengatakan, suasana menjelang pilkada serentak pada 9 Desember 2015 harus terus dipantau. Saat ini masih belum terdengar keramaian pilkada di daerah, padahal pelaksanaannya tinggal sebulan lagi.

Mulai 4 November 2015, tim yang dibentuk bersama oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan mulai turun memantau situasi di lapangan.

Adapun daerah yang menjadi prioritas pemantauan di antaranya Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.

"Juga di sejumlah daerah yang diindikasikan menimbulkan konflik pada saat penghitungan atau penetapan suara," ujarnya.

Pemungutan suara pilkada serentak 2015 akan berlangsung pada 9 Desember di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 Kota.