JAKARTA, KOMPAS.com — Pascaputusan Mahkamah Agung, Partai Golkar hasil Munas Bali mengklaim bahwa kepengurusan mereka sah. Namun, kubu Munas Jakarta menganggap klaim itu sebagai hal yang lucu.
"Dalam posisi seperti itu, Munas Bali sah? Kan lucu," kata Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum Lawrence Siburian saat dijumpai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta menggelar rapat tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis siang. (Baca: MA Sebut Partai Golkar dan PPP Masih Bisa Tempuh Upaya Hukum)
Rapat tersebut antara lain dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Sekjen Partai Golkar Zainudin Amali, dan Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai.
Lawrence menjelaskan, putusan Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN).
Di putusan PTUN, kata dia, terdapat dua putusan. (Baca: JK Nilai MA Bijaksana dalam Putuskan Sengketa Kepengurusan Golkar dan PPP)
Pertama, mengakui putusan sela bahwa selama sengketa masih terjadi, maka kepengurusan kembali pada hasil Munas Riau.
Kedua, pokok perkara membatalkan Surat Keputusan Menkumham dan meminta Menkumham untuk mencabut hal tersebut. (Baca: Kubu Agung Akui Putusan MA dan Minta Aburizal Segera Gelar Munas Golkar)
"Pengurus hasil Munas Riau itu kan sudah didemisionerkan. Lalu minta Munas Bali yang sah? Kan lucu," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.