Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Pansus Pelindo, Victor Sebut Ada yang Intervensi Kepolisian

Kompas.com - 21/10/2015, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak buka-bukaan kepada Pansus Pelindo II.

Dia menyebut ada sejumlah oknum yang mencoba mengintervensi kerja kepolisian dalam mengusut dugaan korupsi di Pelindo II.

"Sekarang kita mau berantas korupsi yang besar-besar seperti ini, tapi kenapa mesti dihalang-halangi?" kata Victor dalam rapat Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Dalam penjelasannya, Victor tak menyebut oknum yang dimaksud. Namun, sejumlah anggota Pansus meminta dia untuk membuka nama-nama oknum tersebut.

"Tadi Bapak bilang ada Intervensi. Kalau memang clear ada, dibuka saja pak. Supaya ini clear siapa yang bermain," kata Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.

"Kalau Pak Victor berani, kita bongkar saja secara terbuka. Bapak dilindungi UU kok. Ini forum pansus yang ditugaskan langsung oleh Paripurna DPR. Buka saja. Silahkan disampaikan," timpal Anggota Pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Refrizal.

Namun, Victor menolak menyampaikan oknum yang dimaksud secara terbuka di hadapan media. Dia mengaku, bukan takut kepada oknum tersebut. Namun, menurut dia, penyampaian secara tertutup diperlukan untuk menjaga stabilitas negara.

"Nanti saya serahkan kepada Ketua Pansus (Rieke Diah Pitaloka) saja, ini demi menjaga stabilitas negara. Agar negara berdaulat, untuk tetap menjaga keamanan ketertiban," ucap Victor.

"Kalau begitu sekalian disampaikan secara tertutup saja kepada semua anggota Pansus," timpal Refrizal.

Akhirnya, disepakati bahwa rapat Pansus digelar secara tertutup selama beberapa menit, demi memberi kesempatan Victor membuka oknum yang dimaksud. Wartawan diminta untuk menunggu di luar ruang rapat.

"Berdasarkan tatib kita, rapat pada dasarnya terbuka. Namun, kalau disepakati anggota, rapat bisa dilakukan tertutup untuk sementara. Dengan ini, rapat saya nyatakan tertutup," ucap Rieke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com