"Program Bela Negara Tak Sejalan dengan Revolusi Mental jika Pakai Cara Militer"

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dinilai tak sejalan dengan program revolusi mental, apabila dilakukan menggunakan cara-cara militerisme. Pemerintah diminta mengkaji lebih jauh tujuan dibentuknya program bela negara, sebelum dilaksanakan oleh masyarakat.

"Buat saya, kalau program bela negara menggunakan cara-cara militer, berarti ada penyimpangan. Seharusnya yang dilakukan adalah pembentukan karakter pendidikan, bukan malah cenderung sebagai upaya menyiapkan kader bertempur dalam menghadapi ancaman," ujar pengamat militer dari Institute for Defense and Peace Studies (IDPS) Mufti Makarim, saat dihubungi, Kamis (15/10/2015).

Mufti mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan ada suatu program pemerintah yang dapat meningkatkan disiplin dan etos kerja masyarakat. (baca: Menurut JK, Bela Negara Sama Pentingnya dengan Pengadaan Alutsista)

Menurut Mufti, jika program bela negara dilatari alasan tersebut, maka pelatihan ala militer seharusnya tidak menjadi bagian dari program. Menurut dia, rencana Jokowi dalam mencanangkan program revolusi mental sebenarnya berkaitan dengan meningkatkan kedisiplinan, etos dan pembentukan karakter.

Adapun, jalan terbaik untuk menanamkan hal-hal tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. (Baca: Gerindra: Ribuan Orang Di-PHK, Daya Beli Menurun, Kenapa Diarahkan Bela Negara?)

"Pelatihan militer menyiapkan kader untuk bertempur, apakah ini seimbang dengan revolusi mental? Seharusnya bela negara bisa jadi bagian dalam pendidikan kewarganegaraan," kata Mufti.

Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia mulai tahun ini. (Baca: TB Hasanuddin: Belum Ada Payung Hukum Program Bela Negara)

Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini. Ia juga menyampaikan bahwa sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat.

"Kita akan mulai didik kader bela negara tahun ini. Sasarannya dari semua kalangan, termasuk pelajar," kata dia.

Ryamizard juga mengatakan pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam.