Menurut JK, Bela Negara Sama Pentingnya dengan Pengadaan Alutsista

Kompas.com - 15/10/2015, 13:16 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, program bela negara sama pentingnya dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kalla mengaku setuju jika Kementerian Pertahanan mengusung program bela negara.

"Sama-sama penting, alutsista penting, semua orang dididik menjadi patriot yang baik dari bidangnya," kata Kalla di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Hanya, ia mengaku belum tahu konsep detail bela negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan tersebut. Menurut Kalla, bela negara bisa dilakukan dengan banyak cara. (Baca: Gerindra: Ribuan Orang Di-PHK, Daya Beli Menurun, Kenapa Diarahkan Bela Negara?)

"Saya kira, bela negara itu bermacam-macam. Anda bela negara dari media bagaimana Anda menjabarkan berita yang lebih baik, lebih positif, bela negara juga," tutur dia.

Ia lantas menyampaikan contoh lain bela negara. Misalnya, seorang tentara yang bertempur untuk negara, atau seorang dosen yang meningkatkan kemampuan generasi muda dalam konteks bela negara. (Baca: TB Hasanuddin: Belum Ada Payung Hukum Program Bela Negara)

"Kalau mahasiswa, membela negara dengan cara membuat inovasi, bela negara juga. Coba kalau dia tidak ada inovasi, kita kalah dari Singapura, China, dan Malaysia. Bela negara bukan hanya bertempur, bukan," tutur Kalla.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa program bela negara berlebihan jika mengingat masih diperlukan pembaruan alutsista bagi TNI maupun Polri. Menurut dia, program bela negara perlu dipertimbangkan lebih jauh efektivitasnya, terlebih program tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar. (Baca: Luhut: Program Bela Negara Tak Akan Bebani Anggaran Negara)

Dalam rangka membentuk 100 juta kader bela negara, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Para kader dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah berbagai bentuk ancaman, baik nyata maupun belum nyata. Salah satu caranya adalah menumbuhkan rasa cinta Tanah Air," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin lalu.

Menurut Ryamizard, ancaman nyata bagi Indonesia antara lain terorisme, bencana alam, wabah penyakit, ancaman siber, dan narkoba. Sementara itu, ancaman belum nyata adalah perang antarnegara.

Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI M Faisal, menuturkan, para kader pembina itu akan dilantik secara serentak oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (19/10/2015) di Kementerian Pertahanan. Para kader ini akan dibina selama satu bulan.

Beberapa kompetensi yang disiapkan dalam pembinaan adalah penanaman nilai bela negara, penanaman sikap peduli terhadap negara, serta peningkatan kemampuan fisik dan psikis.

Seusai pembinaan, para kader akan bergabung dengan organisasi masyarakat di setiap daerah untuk menyosialisasikan pendidikan bela negara yang dimilikinya.

Faisal menegaskan, program bela negara tersebut berbeda dengan wajib militer yang diterapkan di negara-negara lain. Kader yang berasal dari berbagai kalangan, seperti dokter, ahli agama, dan guru, tetap bisa menyosialisasikan nilai bela negara tersebut sesuai dengan profesi yang dijalaninya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X