Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Ribuan Orang Di-PHK, Daya Beli Menurun, Kenapa Diarahkan Bela Negara?

Kompas.com - 15/10/2015, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak setuju dengan rencana pemerintah membuat program bela negara untuk 100 juta warga Indonesia. Menurut dia, sebelum warga disiapkan untuk membela negaranya, negara dulu yang harus membela warga.

"Tanggung jawab negara yang harusnya diarahkan membela rakyatnya sehingga negara tambah kuat. Kekuatan negara itu ada di rakyatnya, tapi ketika rakyatnya nganggur, makan kurang, daya beli kurang, itu negara akan lemah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Menurut Muzani, rakyat tidak mungkin optimal membela negara dalam keadaan lapar, sakit, dan dirundung persoalan lainnya. Dengan demikian, sebaiknya bela negara diarahkan pada bagaimana memberikan kebutuhan dasar kepada rakyat secara cukup. (Baca: Hidayat Minta Kader PKS Dukung Program Bela Negara)

"Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, morat-marit puluhan ribu orang dirawat di rumah sakit Sumatera-Kalimantan karena asap, ribuan orang korban PHK, daya beli menurun, produktivitas menurun, kenapa diarahkan bela negara?" ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.

Selain itu, anggota Komisi I DPR ini mengaku tidak melihat adanya ancaman terhadap Indonesia yang begitu serius sehingga program bela negara harus dilakukan. Dia khawatir, anggaran yang akan dihabiskan untuk program ini nantinya hanya akan terbuang sia-sia. (Baca: Mendagri: Bela Negara Bukan Bentuk Militerisme)

"Ini bukan hanya fantastis jumlah kadernya, tapi fantastis juga biayanya. Sekian ratus triliun rupiah akan dihabiskan dalam sekian waktu yang panjang," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah Indonesia mulai tahun ini. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seusai menjadi pembicara kunci pada seminar nasional 25 tahun SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2015).

"Saya harapkan 10 tahun ke depan sudah ada 100 juta kader bela negara. Kader-kader bela negara bertugas melakukan pertahanan negara jika sewaktu-waktu negara mendapat ancaman, baik nyata maupun belum nyata," kata dia. (Baca: Imparsial: Seharusnya Pemimpin yang Dikenakan Program Bela Negara, Bukan Rakyat)

Ryamizard mengatakan, negara dengan sistem bela negara yang kuat akan membuat negara itu kuat. Indonesia akan menjadi lebih kuat jika memiliki 100 juta kader bela negara.

Ia berencana membentuk 100 juta kader bela negara yang akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com