Istana Yakin Kepercayaan Publik pada Pemerintah Akan Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10/2015).

Pramono mengungkapkan hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga September 2015. Menurut Pramono, di waktu tersebut pemerintah tengah menghadapi banyak masalah, di antaranya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai.

"Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali," kata Pramono, Jumat (9/10/2015).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, keyakinannya bahwa kepercayaan publik akan meningkat dilandasi menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selain itu, Presiden Jokowi juga ia sebut terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dengan meninjau lokasi secara langsung dan meminta bantuan luar negeri untuk penanganannya.

Pramono melanjutkan, Presiden selalu mengawasi kinerja seluruh menteri-menterinya. Evaluasi terhadap kinerja menteri juga dilakukan berkala dengan meminta pasokan data dari Seskab dan Menteri Sekretaris Negara. Ia memastikan bahwa evaluasi kinerja menteri tersebut dilakukan secara objektif. Kalaupun akan berujung pada perombakan kabinet, hal itu ia tegaskan merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak akan terpengaruh oleh hasil penelitian lembaga survei.

"Ya masak pemerintah bekerja berdasarkan survei itu, enggak juga lah," ucap Pramono.

Kepuasan publik turun

Kepuasan publik terhadap satu tahun kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dan kabinetnya menurun dibandingkan enam bulan lalu. Hal tersebut diketahui dalam survei Indo Barometer yang dirilis di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Saat ditanya mengenai kepuasannya terhadap Presiden, sebanyak 47,3 persen responden mengaku kurang puas. Responden yang mengaku cukup puas dengan kinerja Presiden hanya 44,8 persen. Sisanya, 3,8 persen mengaku tidak puas sama sekali, 1,2 persen mengaku sangat puas, dan sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dijumlahkan antara yang sangat puas dan cukup puas, angkanya hanya mencapai 46 persen, turun dari survei bulan Maret 2015 sebesar 57,5 persen.

Hal serupa juga terjadi pada kepuasan publik terhadap Wapres Jusuf Kalla. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku cukup puas dan 0,8 persen yang sangat puas. Adapun yang tidak puas mencapai 46,2 persen dan yang tidak puas sama sekali sebesar 6,7 persen. Kepuasan publik yang hanya mencapai 42,1 persen turun dari Maret 2015 yang mencapai 53,3 persen.

Terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja juga mengalami nasib yang sama. Hanya 0,8 persen yang mengaku sangat puas dan 36,3 persen yang cukup puas terhadap kinerja para menteri. Sebanyak 42,8 persen mengaku kurang puas dan 3,9 persen tidak puas sama sekali. Kepuasan publik terhadap kabinet ini menurun dibandingkan survei pada Maret 2015 yang mencapai 46,8 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan, sebagian besar responden menyatakan tidak puas dan menganggap pemerintah gagal di bidang ekonomi.

"Ekonomi yang paling jadi perhatian. Saat kita tanya apa kegagalan Jokowi-JK, empat jawaban teratas adalah mengenai ekonomi," kata Qodari.

Responden menganggap pemerintah gagal menjaga harga bahan pokok (17,3 persen), tak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), dan meningkatnya harga BBM (4,1 persen).

Responden lain di antaranya menjawab, program visi dan misi Jokowi-JK belum terbukti, gagal menciptakan lapangan pekerjaan, tak mampu mengontrol kinerja menteri, dan gagal memberantas korupsi.