Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto: Terima Saja Tawaran Singapura untuk Kebakaran Hutan

Kompas.com - 05/10/2015, 23:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto mengatakan, seharusnya bencana kebakaran hutan mengundang keprihatinan yang mendalam karena terjadi setiap tahun. Menurut dia, seharusnya pemerintah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kalau kita memang tidak sanggup untuk menangani itu asap, apa sih salahnya kita terima bantuan?" kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Titiek menyatakan prihatin karena akibat bencana tersebut anak-anak bangsa di provinsi terdampak asap belum bisa melanjutkan sekolah serta kesehatannya terancam. Terlebih kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut juga sampai ke negara-negara tetangga.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak lagi memikirkan gengsi karena tidak hanya menyusahkan bangsa sendiri, tetapi juga menyusahkan bangsa negara lain. Seharusnya pemerintah malu telah menyusahkan bangsa lain. Politisi Partai Golongan Karya tersebut pun setuju jika bencana kebakaran hutan ini dijadikan bencana nasional.

"Ya. Hampir satu provinsi kena dampaknya. Itu kan se-bangsa Indonesia, tidak (hanya) lima sampai sepuluh orang yang kena," tambah dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia bergeming menyikapi tawaran bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk mengatasi penyebab bencana asap tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus mengupayakan pemadaman kebakaran di wilayah Indonesia. Sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini masih mampu untuk diturunkan dalam penanggulangan ini.

"Sampai sekarang, kita masih mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, dengan upaya kita sendiri," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com