Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Harus Ada Pengakuan Penuh terhadap Kedaulatan Palestina

Kompas.com - 02/10/2015, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pengibaran bendera Palestina di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berarti bila tidak dilanjutkan dengan dukungan negara-negara lain agar Palestina merdeka.

"Saya anggap ini baru peristiwa simbolis, harus ada yang lebih substantif, yaitu pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Fahri mengatakan, yang dibutuhkan Palestina saat ini adalah pembentukan pemerintahan secara medeka dan keluar dari intervensi Israel dan negara lain. Palestina juga perlu menyiapkan pemilu independen dengan bantuan dari dunia internasional.

"Kalau sekadar pengibaran bendera, tapi Palestina tidak dibantu membangun negara yang independen dan bebas merdeka, sama juga bohong. Ini simbol saja," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Oleh karena itu, Fahri meminta Pemerintah Indonesia tidak mudah puas dengan pengibaran bendera ini. Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya diplomatik yang dapat membuat Palestina bebas merdeka.

"Kita tidak mungkin goyah dari komitmen UUD 1945 bahwa kita mendukung segala bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan dan tidak terkecuali tentu dan utamanya adalah Palestina. Karena Bung Karno ingatkan kita, kemerdekaan Palestina adalah perjuangan abadi bangsa Indonesia," ucapnya.

Pengibaran bendera Palestina di markas PBB dilakukan pada Kamis (1/10/2015) kemarin. Pengibaran ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di markas PBB.

Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di markas PBB adalah Vatikan. Palestina bisa mengibarkan benderanya di markas PBB setelah proses pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum PBB. Proses pemungutan suara itu disetujui 119 suara.

Israel dan AS berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Israel menentang keras langkah tersebut dan mendesak negara-negara anggota agar memilih tidak setuju dengan pengibaran bendera Palestina. (Baca: Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com