JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pengibaran bendera Palestina di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berarti bila tidak dilanjutkan dengan dukungan negara-negara lain agar Palestina merdeka.
"Saya anggap ini baru peristiwa simbolis, harus ada yang lebih substantif, yaitu pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Fahri mengatakan, yang dibutuhkan Palestina saat ini adalah pembentukan pemerintahan secara medeka dan keluar dari intervensi Israel dan negara lain. Palestina juga perlu menyiapkan pemilu independen dengan bantuan dari dunia internasional.
"Kalau sekadar pengibaran bendera, tapi Palestina tidak dibantu membangun negara yang independen dan bebas merdeka, sama juga bohong. Ini simbol saja," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Oleh karena itu, Fahri meminta Pemerintah Indonesia tidak mudah puas dengan pengibaran bendera ini. Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya diplomatik yang dapat membuat Palestina bebas merdeka.
"Kita tidak mungkin goyah dari komitmen UUD 1945 bahwa kita mendukung segala bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan dan tidak terkecuali tentu dan utamanya adalah Palestina. Karena Bung Karno ingatkan kita, kemerdekaan Palestina adalah perjuangan abadi bangsa Indonesia," ucapnya.
Pengibaran bendera Palestina di markas PBB dilakukan pada Kamis (1/10/2015) kemarin. Pengibaran ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.
Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di markas PBB.
Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di markas PBB adalah Vatikan. Palestina bisa mengibarkan benderanya di markas PBB setelah proses pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum PBB. Proses pemungutan suara itu disetujui 119 suara.
Israel dan AS berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Israel menentang keras langkah tersebut dan mendesak negara-negara anggota agar memilih tidak setuju dengan pengibaran bendera Palestina. (Baca: Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.