Luhut: Tidak Ada Pikiran Pemerintah Minta Maaf soal Peristiwa PKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pemerintah tidak akan menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa PKI.

"Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf kepada siapa? Siapa memaafkan siapa karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan, korban. Jadi, saya pikir tidak sampai ke situ," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Menurut Luhut, apabila peristiwa itu diungkit kembali, maka permasalahan akan menjadi panjang. Karena itu, dia meminta semua pihak memahami sikap pemerintah yang kini tengah mencari format tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu format yang sedang dicari adalah upaya rekonsiliasi.

"Ya, saya kira (rekonsiliasi) penting untuk masa depan. Saya kira kita enggak boleh menjadi bangsa pendendam. Kita harus menjadi bangsa yang berani melihat ke depan menjadi lebih baik, dan itu kita akan lakukan," imbuh Luhut.

Dia mengatakan, pemerintah menemukan kesulitan untuk mengungkap peristiwa pelanggaran HAM lantaran para pihak terkait sudah tiada. Kendati demikian, Luhut memastikan bahwa upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM itu sama sekali tak terkait dengan permohonan maaf terkait peristiwa PKI.

"Saya pikir, itu yang menjadi isu seolah-olah pemerintah ini disusupi PKI segala macam. Itu sama sekali konteks tidak benar," kata Letjen (Purnawirawan) TNI itu.

Pengurus Pusat Muhammadiyah sebelumnya meminta klarifikasi Presiden terkait isu akan adanya permintaan maaf pemerintah terkait PKI. Kepada Muhammadiyah, Jokowi membantah isu tersebut. (Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

"Dengan demikian, isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf sudah diklarifikasi. Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf terkait kasus HAM masa lalu. Saat ini, Jokowi sedang sibuk mengurus masalah perekonomian.

"Yang jelas, persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet ataupun ketika kami mendampingi. Sikap Presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Selasa.