Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR Apresiasi Kesigapan Pemerintah Indonesia dalam Tragedi Mina

Kompas.com - 25/09/2015, 12:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kesigapan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama dan Tim Pengawas Haji DPR, dalam melakukan penyediaan informasi, pencarian dan penanganan korban jamaah haji Indonesia dalam tragedi Mina.

"Saya mengapresiasi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agamanya juga rekan-rekan di daker (daerah kerja) Mekkah, dan tim pengawas haji dari DPR RI yang bekerja sigap dengan memastikan satu pintu informasi, mereka juga sigap langsung mengunjungi rumah sakit untuk mencari dan memastikan keberadaan serta kondisi jamaah haji kita," ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Hidayat menuturkan, pemerintah Indonesia melalui Kemenag sudah memberikan keputusan dan informasi yang tepat kepada para jamaah haji Indonesia ketika melakukan ibadah haji di Mekah khususnya dalam kegiatan lempar jumrah. Jemaah telah diimbau untuk tidak melakukan lempar jumrah pada waktu yang diperkirakan amat sangat padat.

Menurut Hidayat, Kementerian Agama tidak bisa disebut lalai karena sudah melakukan sejumlah langkah yang sigap dan tepat. Ia menyebutkan, banyak faktor eksternal yang bisa secara tiba-tiba muncul dan mengganggu jalannya kegiatan haji di Mekah.

"Ini memang situasi yang pelik, karena memang kalau jamaah haji itu terpisah dari grup dan masuk dalam massa jamaah haji kemudian terdorong, mereka bisa keluar dari jalur yang dilalui, seperti jalur King Fahd, sehingga masuk ke jalur 204. Itu tidak bisa salahkan siapa pun karena kondisinya dinamis sekali," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa jumlah korban tewas tercatat mencapai 717 orang. Sementara korban luka akibat peristiwa ini mencapai 863 orang. (Baca Korban Tewas dalam Musibah di Mina Kini Capai 717 Orang)

Proses identifikasi nama dan kewarganegaraan korban, baik yang tewas maupun yang luka-luka, saat ini sedang berlangsung. Identitas korban akan disampaikan secara resmi setelah selesai seluruh proses identifikasi.

Kedutaan Besar RI di Arab Saudi masih terus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) dan otoritas terkait Arab Saudi untuk mengetahui kemungkinan bertambahnya jumlah WNI yang menjadi korban. Data terakhir menyebutkan, ada 3 WNI tewas dalam musibah tersebut, sementara satu orang lain masih kritis. (Baca Ini Identitas Resmi WNI yang Jadi Korban Tewas dalam Musibah di Mina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com