Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli: Ngeri, Pengusaha Tiongkok Kaya Harimau Siap Menerkam

Kompas.com - 20/09/2015, 21:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

CHINA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap agar ada batasan terhadap investasi China di Indonesia. Produk yang bisa dihasilkan di Indonesia harus tetap dijaga.

"Kalau kita buka bebas sungguh tidak mudah. Jadi perlu pilah-pilah," kata Zulkifli ketika bertemu para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham) di Shanghai, China, Minggu (20/9/2015) malam.

Zulkifli hadir bersama Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, dan Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding. Hadir pula Ketua Asosiasi Pengusaha Tiongkok di Indonesia Alim Markus.

Zulkifli menyinggung pertemuan delegasi MPR dengan para pengusaha China di Beijing pada Jumat (18/9/2015) malam. Ia menilai bahwa para pengusaha China sangat siap untuk berinvestasi di negara lain. (baca: Ketua MPR: Datanglah, Kami Sediakan Karpet Merah untuk Pengusaha China)

"Kemarin bertemu pengusaha Tiongkok terus terang saya ngeri, mereka sangat siap. Lihatnya kaya harimau siap menerkam," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, Indonesia bisa bekerja sama dengan China dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, pembangkit listrik. Dalam bidang tersebut, ia menilai perusahaan China memang sudah memiliki teknologi yang tinggi.

Ia memberi contoh kemampuan BUMN China, Power China, dalam membangun pembangkit listrik tenaga air. Ia menilai, kerja sama perlu dilakukan lantaran biaya PLTA jauh lebih murah dibanding pembangkit dengan tenaga solar.

"Investasi Tiongkok yang menguntungkan perlu kita rebut, yang kita bisa lakukan, jangan," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

Di hadapan 20-an pengusaha Indonesia, Zulkifli berharap mereka membantu menyampaikan citra positif tentang Indonesia. Harapannya, tidak ada kekhawatiran China untuk berinvestasi di Indonesia. (baca: Ketua MPR Minta Pengusaha WNI Yakinkan China Pemerintahan Jokowi Kuat)

Sementara itu, Sudding mengatakan bahwa Indonesia sulit untuk membangun jika hanya mengandalkan APBN. Untuk itu, perlu adanya investasi asing.

Namun, ia menekankan bahwa setiap kerja sama yang dibangun dengan negar lain harus saling menguntungkan. Ia ingin pekerja Indonesia dilibatkan serta harus adanya transfer teknologi.

"Kita jangan hanya dijadikan pasar. Anak-anak bangsa harus bisa mengambil peran," kata Sudding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com