Kesalahan Menteri Susi Menurut Anggota Komisi IV

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengkritisi kebijakan yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait penggunaan alat penangkap ikan. Alih-alih ingin meningkatkan kesejahteraan, nelayan justru merasakan dampak sebaliknya. Salah satunya dari hasil ekspor ikan dalam negeri ke luar negeri.

"Awal Januari lalu saya berani taruhan bahwa ekspor akan anjlok dan produksi anjlok. Dari data BPS yang kita cek di Kemendag dan KKP itu, volume ekspor ikan kita turun 14 persen," kata Daniel saat menerima audiensi dengan sejumlah nelayan asal Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2015).

Tak sampai di situ, Daniel mengaku, juga mengecek langsung ke Thailand, salah satu negara importir tuna kaleng terbesar di dunia. Dari data Bea Cukai Thailand, impor tuna dari Indonesia turun hingga 50 persen. "Termasuk di Amerika dan Jepang yang turun sekitar 60 persen," ujar politisi PKB tersebut.

Daniel pun sempat menyinggung target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jika mengacu pada APBN 2015, target PNBP KKP sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, hingga kini yang tercapai, sebut Daniel, baru sekitar 2,3 persen.

"Minggu lalu, Menteri Susi beralasan karena banyaknya illegal fishing. Selain itu, dia juga beralasan pajak turun karena pembebasan pajak untuk kapal dengan kapasitas 10 GT ke bawah. Ini bohong, karena kapal dengan ukuran itu pajaknya urusan Pemda," ujarnya.

Lebih jauh, menurut Daniel, Susi sempat meminta agar keberhasilannya tak diukur dari sektor pendapatan PNBP, melainkan upayanya dalam membebaskan bea masuk ke Amerika Serikat. Dari hasil pengecekan, ada 28 jenis produk perikanan yang dibebaskan biaya oleh Amerika Serikat bea masuknya.

"Dari 28 jenis itu yang saya cek, nilai ekspor kita hanya 54,7 juta US dollar. Artinya, kita hanya hemat 2,3 juta US dollar. Sementara, kemarin Menteri Susi koar-koar hemat 400 juta US dollar," ujarnya.

Daniel pun meminta, agar Menteri Susi mengevaluasi kebijakannya terhadap nelayan. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru membuat kesejahteraan nelayan menurun.