Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Publik Dukung PAN Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 08/09/2015, 15:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan penelitian terhadap 600 responden mengenai kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan pemerintah. Dari penelitian tersebut, setidaknya ada beberapa alasan bagi publik untuk mendukung PAN dalam mengubah arah politik.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, alasan utama publik mendukung bergabungnya PAN ke pemerintah ialah karena publik merasa hal itu akan semakin memperkuat pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menjamin terciptanya stabilitas politik. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 64,41 persen responden sepakat dengan argumen tersebut.

"Partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas di parlemen. Posisi pemerintah yang kuat saat ini dibutuhkan untuk perbaikan kondisi ekonomi," ujar Rully dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Selain itu, menurut Rully, publik menilai Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak lagi relevan saat ini, di dalam krisis yang dialami Indonesia. Hasil survei LSI menunjukkan, 10,17 persen responden sepakat dengan alasan itu. Publik lebih berharap partai politik tidak lagi terpecah-pecah dalam kubu yang berbeda.

Partai politik diharapkan solid untuk bersama-sama pemerintah mengatasi pelemahan ekonomi. Berikutnya, publik menilai kebijakan PAN bergabung dengan pemerintah dapat menguntungkan keduanya. Bergabungnya PAN akan semakin memperkuat pemerintah. Namun, di sisi lain, kinerja pemerintahan yang baik akan berdampak positif pada citra PAN di mata publik. Sebanyak 15,25 persen responden berpendapat yang sama.

"Ketika kinerja pemerintah bagus, PAN akan disoroti karena ikut berperan bersama pemerintah," kata Rully.

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smart phone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden. Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com