Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Tegaskan Tak Ada Intervensi Pergantian Kabareskrim

Kompas.com - 04/09/2015, 16:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait rotasi yang dilakukan pihaknya. Salah satu rotasi yang disorot publik adalah pergantian Kepala Bareskrim Polri.

"Enggak ada intervensi dari manapun," ujar Kapolri di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang.

Badrodin menegaskan, pergantian itu adalah hal yang rutin dilakukan di setiap institusi. Rotasi tersebut sudah didasarkan pada Sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Badrodin mengatakan bahwa seharusnya publik dan media massa tidak hanya melihat rotasi jabatan Kabareskrim, tetapi juga jabatan lainnya. Badrodin heran mengapa hanya Komjen Budi Waseso yang jadi sorotan. (baca: Hingga Dirotasi, Budi Waseso Belum Laporkan Harta Kekayaannya)

"Karena yang lain itu kepentingan organisasi, kaderisasi, ada yang memasuki masa pensiun," ujar Kapolri.

Lagi pula, menurut Badrodin, pergeseran Budi dari Kabareskrim ke Kepala Badan Narkotika Nasional bukan penurunan karier, tetapi malah meningkat.

"Kepala BNN kan di bawah langsung Presiden. Jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tanggung jawabnya pun lebih luas karena memegang pemberantasan narkotika skala nasional," ujar dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Budi dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam memberantas narkoba. Untuk itu, Presiden Joko Widodo ingin merotasi Budi ke BNN.

"Presiden memang mempunyai diskresi untuk pertimbangan dan sebagainya," ujar Pramono.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menuturkan, Presiden saat ini menaruh perhatian besar pada persoalan narkoba. Dalam konteks itu, rotasi pergantian itu dianggap hal yang biasa.

"Apalagi Pak Buwas tegas dan sudah terbukti mempunyai kecakapan, keberanian, kepemimpinan yang cukup untuk pemberantasan narkoba. Kejahatan narkoba jauh lebih besar daripada persoalan korupsi," ucap Pramono. (Baca: Budi Waseso: Namanya Pak Buwas, Ya Tetap Buas...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com