Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN

Kompas.com - 02/09/2015, 14:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan untuk mengangkat Chandra M Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN menggantikan Sukardi Rinakit yang mengajukan pengunduran diri pada 4 Juni 2015.

Direktur Keuangan BTN Irman A Zahiruddin mengatakan, pergantian pengurus tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur manajemen dalam menghadapi ketatnya persaingan di industri perbankan dan juga menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Kami bertanggung jawab menjalankan bisnis perseroan sesuai rambu-rambu yang sudah ada. Kondisi makro-ekonomi seperti saat ini membutuhkan perhatian serius perseroan," ujar Irman di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Dengan dilengkapinya susunan pengurus bank oleh pemegang saham, lanjut Irman, sudah pasti akan membuat perseroan lebih solid. Irman optimistis susunan komisaris BTN yang baru akan dapat membawa kinerja BTN menjadi lebih baik.

"Manajemen optimistis kinerja perseroan akan tetap tumbuh dengan profil bisnis yang dimiliki Bank BTN. Industri perumahan menengah bawah masih cukup kuat dan tumbuh di tengah kondisi makro saat ini," ujar Irman.

Chandra M Hamzah sendiri dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011.

Adapun agenda kedua RUPSLB BTN sendiri ialah tentang perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan nama perseroan.

"Agenda tersebut belum dapat dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB dengan pertimbangan perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah, OJK, dan pihak regulator lainnya," kata Irman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com