KPK Ancam Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Pilkada 2015

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan, KPK akan menangkap para pelaku korupsi pada Pilkada Serentak 2015 pada 9 Desember mendatang. Menurut Adnan, KPK tidak akan bersikap tebang pilih dalam menangkap para pelaku yang dinilai melakukan sejumlah kecurangan, baik dari pihak penyelenggara, para calon kepala daerah, hingga partai politik.

“Kita akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) apabila ditemukan informasi terjadinya transaksi yang berpotensi pada tindak korupsi,” ujar Adnan di sela-sela diskusi peluncuran Program Pilkada Berintegritas 2015, di Ruang Auditorium KPK, Jakarta, (31/8/2015).

Wakil Ketua KPK itu menilai beberapa tindak korupsi yang terjadi selama Pilkada, di antaranya berupa pemberian uang maupun barang kepada para pemilih, pemberian mahar politik calon kepala daerah kepada pimpinan partai politik, serta penyelewengan maupun manipulasi jumlah suara yang dilakukan oleh penyelenggara selama Pilkada berlangsung. (Baca: KPK Ajak Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Jujur dan Berintegritas di Pilkada 2015)

Selain itu, Adnan juga meminta kepada masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak, visi misi dan program kerja yang jelas serta memilih para calon yang memiliki kredibilitas dan integritas. Menurut dia, calon kepala daerah yang terpilih nantinya akan menentukan arah masa depan pembangunan maupun pemberantasan korupsi di daerah yang dipimpinnya nanti.

“Para kepala daerah nantinya sangat berperan besar dalam menentukan apakah daerah yang dipimpinnya bisa semakin maju atau mengalami kemunduran, apakah proses pemberantasan korupsi di daerah mengalami akselerasi atau kemandekan” ujar Adnan.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron. Menurut Daniel, KPU bersama Bawaslu akan bersikap keras terhadap segala potensi kecurangan yang terjadi selama Pilkada serentak nanti.

“Kami akan keras dan memastikan menjaga prinsip-prinsip pemilu kepala daerah itu betul-betul dijalankan, karena kita tidak berbicara dalam pelaksanaan, kita berbicara dalam fungsi monitoring dan supervisi,” ujar Daniel, dalam acara yang sama.

Selain itu Daniel mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan standar-standar pelayanan dan pelaksanaan Pilkada berlangsung dengan baik.