Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertarungan Terberat Capim KPK Ada di DPR

Kompas.com - 28/08/2015, 22:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partarungan terberat para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berlangsung saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di parlemen. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai, proses seleksi di DPR rawan diwarnai politik uang.

"Uang di dalam fit and proper test lebih bicara dibandingkan dengan nalar," kata Ikrar, di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Menurut dia, ada kekhawatiran di antara anggota DPR bahwa capim KPK nantinya akan menjerat anggota DPR ketika sudah menjabat pimpinan KPK. Atas dasar itu, Ikrar menilai bahwa DPR akan cenderung menghambat capim KPK yang tak bisa diajak kompromi.

"Ada ketakutan DPR, hangan sampai pilih orang yang memakan mereka sendiri seperti yang terjadi dalam lima tahun ini bahwa orang-orang yang diamankan KPK adalah politisi-politisi DPR sendiri," kata Ikrar.

Tak bisa dipungkiri, lanjut dia, banyak politikus yang kasus hukumnya diproses KPK. Ikrar mencontohkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah. Sebelum menjabat Ketua MK, Akil adalah politikus Partai Golkar.

Atas dasar itu, Ikrar berharap pimpinan KPK yang terpilih nantinya adalah tokoh-tokoh independen. Ia juga mengingatkan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bertanggung jawab atas capim yang diloloskannya.

"Jadi kalau sampah yang masuk (DPR), maka sampah pula yang akan ke luar (lolos). Karena itu Pansel ini harus bertanggung jawab, ada atau tidak orang-orang yang akan diajukan kepada Presiden dan DPR yang masuk kategori sampah tadi," ujar Ikrar.

Tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tidak menghasilkan memilih orang untuk menempati posisi pimpinan KPK selama empat tahun ke depan. Menurut Benny, Pansel KPK harus memilih sosok yang tidak punya masalah terkait independensi, memiliki kredibilitas, kompetensi, kematangan emosi, serta memiliki rekam jejak yang baik. Pansel diharapkan tidak menentukan capim yang lolos seleksi hanya dari jawaban mereka ketika mengikuti seleksi tahap wawancara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com