Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Politisi Jadi Calon Dubes, Istana Bantah Ada Pesanan Parpol

Kompas.com - 26/08/2015, 19:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 33 nama calon duta besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari seluruh nama yang diserahkan itu, ada delapan orang berlatar belakang politisi dari partai pendukung Jokowi.

Menanggapi itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa jumlah politisi yang ditunjuk Jokowi tidak sebanyak calon dubes yang berasal dari Kementerian Luar Negeri.

"Sebenarnya tak terlalu banyak, ya. Bisa dilihat dari presiden ke presiden, kan sebenarnya ada ininya. Daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karier," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu (26/8/2015).

Dia menampik adanya permintaan partai politik untuk calon duta besar itu. Menurut Pramono, penunjukan calon dubes adalah kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. Dalam memutuskan, Presiden hanya mendapat masukan dari Menteri Luar Negeri.

"Tentunya Presiden meminta masukan, saran, pendapat dari menteri terkait, terutama dari Menlu," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ia mengatakan bahwa Presiden meminta para calon dubes itu untuk bisa menjadi marketer bagi Indonesia. (Baca Ini 33 Calon Dubes Usulan Jokowi)

Berikut ini daftar nama calon dubes yang diajukan Presiden Jokowi ke Komisi I DPR RI;

1. Hasan Bagis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah, Alffer, Aljazira (NU, PKB)
3. Bambang Antarikso, Baghdad, Irak (Sekretaris Itjen Kemlu)
4. Husnan Bey Fananie, Baku, Azerbaijan (PPP, mantan jurnalis)
5. Ahmad Rusdi, Bangkok, Thailand (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Kepala Protokol Negara)
6. Yuri Octavian Thamrin, Brussel, Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Direktur Jenderal Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri)
7. Helmy Fauzi, Kairo, Mesir (PDI-P)
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, Caracas, Venezuela (mantan Kepala BAIS)
9. Mansyur Pangeran, Dakar, Senegal (Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri)
10. I Gusti Agung Wesaka Puja, Den Haag, Belanda merangkap OPCW (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri)
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi, Doha, Qatar (Partai Golkar)
12. Ibnu Hadi, Hanoi, Vietnam (mantan perwakilan RI di Osaka)
13. Alfred Tanduk Palembangan, Havana, Kuba (Sekretaris BPPK, mantan Duta Besar dan Berkuasa Penuh untuk Republik Bolivia, Republik Venezuela, dan merangkap untuk St. Vincent, berkedudukan di Caracaz)
14. Wiwiek Setyawati Firman, Helsinski, Finlandia (Staf Ahli Menlu Bidang Polhukam)
15. Iwan Suyudhie Amri, Islamabad, Pakistan (Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN di Kemenlu)
16. Muhammad Ibnu Said, Kopenhagen, Denmark (mantan Dubes RI untuk Tunisia)
17. Rizal Sukma, London untuk Inggris dan Irlandia (penasihat bidang luar negeri Jokowi)
18. Tito Dos Santos Baptista, Maputo, Mozambique (Kemenlu)
19. Mohammad Wahid Supriyadi, Moscow, Rusia (mantan Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab)
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, Muscat, Oman (Direktur Amerika Selatan dan Karibia di Kemenlu)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com