Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung Ada Pejabat Daerah Keluyuran di Jakarta, Ini Penjelasan Gubernur Papua

Kompas.com - 21/08/2015, 22:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe angkat suara terkait polemik kepala daerah yang dikatakan sering bepergian dan dikaitkan dengan dirinya. Lukas membantah jika dirinya disebut tidak pernah mendampingi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Lukas menjelaskan, dirinya turut mendampingi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja perdana ke Papua pada akhir Desember 2014. Ia mengaku menjemput Jokowi di Bandara Sentani pada 27 Desember 2014 untuk merayakan Natal bersama di Kota Jayapura.

"Selanjutnya menemani Presiden Joko Widodo ke Wamena, Jayawijaya, pada 28 Desember 2014, dan melepas Presiden Joko Widodo di Biak, pada 29 Desember 2014," kata Lukas, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/8/2015) malam.

Dalam kunjungan kerja kedua (8-9 Mei 2015), kata Lukas, dirinya berhalangan mendampingi Jokowi di Papua dengan alasan sedang masa pemulihan dari sakit. Ia lalu menugaskan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal untuk mendampingi Jokowi melaksanakan ground breaking jembatan Holtekamp di Jayapura (8 Mei) dan kunjungan meninjau panen raya di Merauke (9 Mei).

"Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, menjadi bagian dari sentuhan pemerintah pusat dalam menyapa rakyat Papua dan juga dilihat sebagai upaya memantapkan berbagai kebijakan negara di Provinsi Papua," ujarnya.

Ia melanjutkan, ground breaking jembatan Holtekamp di Kota Jayapura yang dilakukan Jokowi pada 8 Mei 2015 merupakan salah satu terobosan hasil skema cost-sharing antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura. Jembatan tersebut dijadikan landmark Indonesia di hadapan kawasan Pasifik, dan sebagai simbol kemajuan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.

"Panen raya di Merauke merupakan bagian dari pendekatan wilayah adat Animha di Papua yang menjadikan Merauke sebagai sentra pangan di Kawasan Timur Indonesia," ujarnya.


Kompas.com sempat mencoba menghubungi Lukas terkait pernyataan yang tertulis tadi, namun hingga kini belum ada jawaban. Meski begitu, ajudannya ketika dihubungi mengakui rilis tersebut adalah benar dari Lukas. (Baca: Presiden Jokowi ke Papua, ke Mana Gubernur Lukas Enembe?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com