Presiden Jokowi ke Papua, ke Mana Gubernur Lukas Enembe?

Kompas.com - 10/05/2015, 14:59 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe KOMPAS. com/Indra AkuntonoGubernur Papua Lukas Enembe
EditorFidel Ali Permana

JAYAPURA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Papua.

Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu, Allo Rafra mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sudah seharusnya Gubernur Lukas Enembe berada di tempat untuk menerima kunjungan kerja Presiden Jokowi.

"Kami sebagai anggota masyarakat Papua tentu sangat menyayangkan hal ini, mengapa sampai Gubernur Lukas Enembe tidak ada di tempat saat orang nomor satu republik ini berkunjung ke Papua," ujarnya.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu menilai bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua kali ini membawa banyak misi dan sejumlah terobosan kebijakan baru untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

"Sudah pasti akan ada banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan di Papua ke depan, apalagi kami di Papua sedang berjuang keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang agar rakyat Papua semakin maju dan sejahtera sebagaimana saudara-saudara di provinsi lain," tuturnya.

Allo mengatakan, seharusnya kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua seperti ke Jayapura dan Merauke kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan berbagai masukan dan informasi tentang persoalan-persoalan apa saja yang sedang dihadapi Papua, apakah di bidang politik, keamanan, ekonomi, ataupun sosial kemasyarakatan.

Terlebih lagi, dalam kunjungan selama tiga hari di Provinsi Papua, Presiden Jokowi mengikutsertakan sekitar 10 menteri Kabinet Kerja.

"Ini peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membicarakan secara langsung dengan semua kementerian terkait, apa-apa yang kami butuhkan di daerah. Bukan kami harus membawa semua soal itu ke Jakarta untuk dibicarakan di sana. Tentu situasinya sudah lain," ujar Allo Rafra, yang juga mantan anggota DPRD Mimika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati Presiden Jokowi selama kunjungan kerja didampingi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menurut Allo, hal itu terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Gubernur Lukas Enembe.

"Kewenangan penuh itu ada pada gubernur, sekalipun ada wakil gubernur. Ini momentum yang sangat penting, dan sangat disayangkan kalau momentum penting itu dilewatkan begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan, Gubernur Lukas Enembe sedang berada di luar Papua untuk suatu urusan tertentu sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Jayapura dan Merauke.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X