Kompas.com - 10/05/2015, 14:59 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe KOMPAS. com/Indra AkuntonoGubernur Papua Lukas Enembe
EditorFidel Ali Permana

JAYAPURA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Papua.

Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu, Allo Rafra mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sudah seharusnya Gubernur Lukas Enembe berada di tempat untuk menerima kunjungan kerja Presiden Jokowi.

"Kami sebagai anggota masyarakat Papua tentu sangat menyayangkan hal ini, mengapa sampai Gubernur Lukas Enembe tidak ada di tempat saat orang nomor satu republik ini berkunjung ke Papua," ujarnya.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu menilai bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua kali ini membawa banyak misi dan sejumlah terobosan kebijakan baru untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

"Sudah pasti akan ada banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan di Papua ke depan, apalagi kami di Papua sedang berjuang keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang agar rakyat Papua semakin maju dan sejahtera sebagaimana saudara-saudara di provinsi lain," tuturnya.

Allo mengatakan, seharusnya kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua seperti ke Jayapura dan Merauke kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan berbagai masukan dan informasi tentang persoalan-persoalan apa saja yang sedang dihadapi Papua, apakah di bidang politik, keamanan, ekonomi, ataupun sosial kemasyarakatan.

Terlebih lagi, dalam kunjungan selama tiga hari di Provinsi Papua, Presiden Jokowi mengikutsertakan sekitar 10 menteri Kabinet Kerja.

"Ini peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membicarakan secara langsung dengan semua kementerian terkait, apa-apa yang kami butuhkan di daerah. Bukan kami harus membawa semua soal itu ke Jakarta untuk dibicarakan di sana. Tentu situasinya sudah lain," ujar Allo Rafra, yang juga mantan anggota DPRD Mimika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati Presiden Jokowi selama kunjungan kerja didampingi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menurut Allo, hal itu terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Gubernur Lukas Enembe.

"Kewenangan penuh itu ada pada gubernur, sekalipun ada wakil gubernur. Ini momentum yang sangat penting, dan sangat disayangkan kalau momentum penting itu dilewatkan begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan, Gubernur Lukas Enembe sedang berada di luar Papua untuk suatu urusan tertentu sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Jayapura dan Merauke.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X