Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi ke Papua, ke Mana Gubernur Lukas Enembe?

Kompas.com - 10/05/2015, 14:59 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Papua.

Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu, Allo Rafra mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sudah seharusnya Gubernur Lukas Enembe berada di tempat untuk menerima kunjungan kerja Presiden Jokowi.

"Kami sebagai anggota masyarakat Papua tentu sangat menyayangkan hal ini, mengapa sampai Gubernur Lukas Enembe tidak ada di tempat saat orang nomor satu republik ini berkunjung ke Papua," ujarnya.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu menilai bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua kali ini membawa banyak misi dan sejumlah terobosan kebijakan baru untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

"Sudah pasti akan ada banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan di Papua ke depan, apalagi kami di Papua sedang berjuang keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang agar rakyat Papua semakin maju dan sejahtera sebagaimana saudara-saudara di provinsi lain," tuturnya.

Allo mengatakan, seharusnya kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua seperti ke Jayapura dan Merauke kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan berbagai masukan dan informasi tentang persoalan-persoalan apa saja yang sedang dihadapi Papua, apakah di bidang politik, keamanan, ekonomi, ataupun sosial kemasyarakatan.

Terlebih lagi, dalam kunjungan selama tiga hari di Provinsi Papua, Presiden Jokowi mengikutsertakan sekitar 10 menteri Kabinet Kerja.

"Ini peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membicarakan secara langsung dengan semua kementerian terkait, apa-apa yang kami butuhkan di daerah. Bukan kami harus membawa semua soal itu ke Jakarta untuk dibicarakan di sana. Tentu situasinya sudah lain," ujar Allo Rafra, yang juga mantan anggota DPRD Mimika.

Kendati Presiden Jokowi selama kunjungan kerja didampingi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menurut Allo, hal itu terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Gubernur Lukas Enembe.

"Kewenangan penuh itu ada pada gubernur, sekalipun ada wakil gubernur. Ini momentum yang sangat penting, dan sangat disayangkan kalau momentum penting itu dilewatkan begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan, Gubernur Lukas Enembe sedang berada di luar Papua untuk suatu urusan tertentu sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Jayapura dan Merauke.

"Yang saya tahu sekarang Pak Gubernur di luar Papua," kata Lamadi.

Ia juga membantah isu yang merebak bahwa Gubernur Lukas Enembe dikabarkan sakit.

"Ah tidak betul, beliau sehat-sehat saja. Bahkan mungkin beliau akan siap-siap berangkat ke Surabaya untuk hadiri Kongres Partai Demokrat," katanya.

Lamadi menyampaikan bahwa Gubernur Lukas Enembe sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua.

"Pak Gubernur juga masih ada urusan yang cukup rumit terkait dengan smelter, dan beliau baru saja pulang dari Beijing. Beliau bertemu dengan salah satu perusahaan di sana, apalagi dalam waktu dekat pada 11-13 Mei 2015 ada Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Beliau salah satu ketua DPD," ujar Lamadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com