Ketua DPR Sebut Pembangunan 7 Proyek untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo yang meminta agar rencana pembangunan 7 proyek DPR dikaji kembali. Dia mengatakan, proses pembangunan 7 proyek ini akan dilakukan secara teliti dan bertahap.

"Ya semuanya itu proses yang masih sangat panjang, yang penting semuanya untuk kepentingan bagaimana kita tingkatan kesejahteraan rakyat," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Novanto mengatakan, pembangunan 7 proyek senilai 1,6 triliun ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja DPR. DPR membutuhkan sebuah kompleks parlemen yang modern untuk menunjang kinerja anggota dewan.

"Jadi semuanya kita cari jalan keluar terbaik. Dengan situasi sekarang ini, kita harus sama-sama melihat dengan keadaan ekonomi yang terus kita akan tingkatkan," ujar politisi Golkar ini.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo agar tujuh proyek pembangunan kompleks parlemen dikaji ulang. Menurut dia, tujuh proyek ini memang tidak bisa dieksekusi secara terburu-buru.

"Soal kaji kembali, kita setuju. Bukan dibatalkan. Kita hati-hati, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita," kata Taufik. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi masih mengkaji ruang anggaran yang terbatas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Posisi terakhir minta dikaji kembali ke menteri terkait dan beliau minta dilaporkan segera. Secara resmi itu sikap presiden sampai hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (20/8/2015).

Tujuh proyek DPR itu terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)