Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Wantimpres: Rizal Ramli Tidak Pantas Jadi Menteri

Kompas.com - 19/08/2015, 07:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pertimbangan Presiden memantau kegaduhan yang timbul akibat pernyataan-pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa, mengatakan, sikap yang ditunjukkan Rizal menggambarkan bahwa ia belum siap menjadi seorang pejabat negara.

Suharso pun meminta Rizal mengundurkan diri daripada terus mengkritik menteri-menteri hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: "Menteri Beda Pendapat dan Gebrak Meja Boleh, asal dalam Sidang Kabinet")

"Kalau menurut saya, Rizal Ramli itu tidak pantas jadi menteri. Dia sepertinya lebih cocok jadi anggota DPR daripada jadi pejabat negara," kritik Suharso, saat dihubungi, Selasa (18/8/2015) malam.

Suharso mengaku tak habis pikir dengan sikap Rizal yang sudah ditegur Presiden untuk menyampaikan kritik ke internal kabinet, tetapi tak mematuhinya. Secara terbuka, Rizal bahkan menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Ia menduga sikap Rizal yang terus-menerus mengkritik proyek pemerintah itu karena kekhawatiran tidak populer jika tidak menyampaikan kritik.

"Kalau takut tidak populer, tempatnya bukan di kabinet. Hal seperti ini hanya akan membawa ketidakstabilan dalam kabinet," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 

Ia juga khawatir sikap Rizal itu justru akan membuat investor ragu. Investor yang selama ini dijanjikan megaproyek pemerintah akan bertanya-tanya apakah proyek-proyek itu tetap terealisasi dengan adanya lontaran kritik dari menteri kabinet. (Baca: Wapres JK: Rizal Ramli Sudah Ditegur Presiden)

"Kalau mau mengkritik, lebih baik di dalam, tidak usah ribut di media. Kesantunan harus tetap dijaga agar Presiden ataupun Wakil Presiden tidak direpotkan dengan urusan kegaduhan seperti ini, apalagi pernyataannya sudah menantang Wapres begitu," papar Suharso.

Sebelumnya, Rizal mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Selain itu, Rizal juga mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia hingga menimbulkan perdebatan Rizal dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Belakangan, Rizal pun menantang JK untuk melakukan diskusi di hadapan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com